RRI.CO.ID, TARAKAN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan tetap mendukung program beasiswa bagi mahasiswa di Kaltara meski anggaran mengalami pemangkasan.

Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah menyebut pihaknya akan kembali mengundang tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikal) dan Universitas Terbuka (UT) untuk membahas kerja sama pendidikan di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak sehat.

“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kami perlu tahu apa saja yang mereka ingin lakukan. Terutama keterkaitan beasiswa dan UKT mahasiswa,” ujar Syamsuddin, Kamis.

Syamsuddin mengungkapkan, pada pembahasan awal anggaran beasiswa sempat diusulkan Rp20 miliar, lalu mengerucut jadi Rp15 miliar, hingga akhirnya tersisa 5 miliar.

Menurutnya, defisit APBD Kaltara yang cukup besar menjadi alasan Pemerintah Povinsi (Pemprov) Kaltara tidak bisa mengalokasikan penuh.

“Kondisi APBD kita lagi tidak sehat. Daripada memberikan tapi dananya diambil dari mana, mungkin itu yang jadi pertimbangan pemprov,” jelasnya.

Ia menambahkan, terjadi perubahan penjelasan dari eksekutif soal penggunaan anggaran Rp5 miliar tersebut. Saat asistensi anggaran, disebut Rp3 miliar untuk MoU dengan kampus. Namun saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj( Mei lalu, disampaikan Rp5 miliar habis untuk MoU dan tidak dibuka untuk umum.

“Inilah yang akan kita perjelas dalam rapat. Dari Rp 3 miliar kembali ke Rp5 miliar, dan Rp5 miliar itu tidak dibuka lagi untuk umum dalam kondisi ekonomi seperti ini. Nanti wartawan akan kita undang,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Syamsuddin menampik adanya ketidaktransparanan. “Bukan tidak transparan, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan utuh. Koordinasinya tetap jalan,” timpal Syamsuddin.

Syamsuddin menegaskan beasiswa dan BPJS pekerja rentan menjadi atensi utama Komisi IV. Meski anggaran turun, pihaknya tetap mengawal agar mahasiswa tidak jadi korban.

“Kemarin mahasiswa demo, fokusnya juga ke beasiswa. Kami paham. Tapi pas penyelesaian anggaran, kondisinya memang lagi nggak baik-baik saja. Bahkan ada dana dari pusat dalam bentuk DAU yang rencana mau dibayarkan, ternyata belum ditransfer,” kata Syamsuddin.

Selain beasiswa, Komisi IV juga menyoroti dua hal lain. Di antaranya tarif rumah sakit untuk praktik mahasiswa yang dikeluhkan UBT karena berdampak ke UKT.

“Eksesnya ke mahasiswa. Kita akan undang Direktur RS, Bapenda, dan asisten yang membidangi supaya kelar,” ujar Syamsuddin.

Kedua, terkait RTRW untuk pengembangan kampus di Bulungan. Syamsuddin menyebut Komisi IV sepakat mendukung jika pengembangan bukan untuk pengajaran, tapi penelitian dan bisnis. “Titik koordinatnya penting karena RTRW sedang digodok. Di situ take and give-nya yang lagi kita bahas,” ucapnya.

Komisi IV berencana menggelar rapat lanjutan dengan mengundang pihak kampus, Pemprov, dan media untuk memperjelas alokasi beasiswa serta solusi UKT mahasiswa. (Rajab)