RRI.CO.ID, TARAKAN - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar secara langsung direspon dengan kesiapan penuh oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketetapan ini dinilai membuat peta kerja politik tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga mesin partai tinggal melanjutkan strategi yang sudah berjalan.
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltara, Ibnu Saud Is, menyatakan bahwa sebagai partai besar, Gerindra selalu siap beradaptasi dengan regulasi apa pun.
Namun, karena putusan MK ini mempertahankan mekanisme lama, di mana rakyat memilih langsung di TPS, maka fokus utama Gerindra Kaltara saat ini adalah memastikan penguatan internal di tingkat akar rumput.
"Sebagai partai, kita harus siap dengan segala macam regulasi. Karena keputusannya tidak ada yang berubah, berarti secara teknis tidak ada persiapan baru yang luar biasa. Justru kalau mekanismenya berubah, kita harus rombak banyak hal, termasuk mempelajari regulasi baru dari KPU," ujar Ibnu Saud, Jumat (10/7/2026).
Pria yang juga menjabat Wakil Wali Kota Tarakan ini tidak menampik bahwa sempat ada dinamika di tingkat bawah di mana sebagian kader menahan diri lantaran adanya wacana Pilkada melalui perwakilan. Namun dengan adanya ketok palu dari MK, keraguan tersebut dipastikan sirna.
Gerindra Kaltara kini langsung menginstruksikan langkah konkret berupa restrukturisasi dan penyegaran (refresh) organisasi hingga ke tingkat paling bawah.
"Mungkin selama beberapa waktu ini kader di bawah agak menahan diri, mengira jangan-jangan pemilihannya lewat perwakilan. Sekarang sudah pasti (langsung), maka harus dipastikan kembali strukturnya. Jangan sampai di tingkat desa, kelurahan, atau RT yang kami sebut anak ranting ada yang kendor. Ujung tombak perjuangan partai itu ada di sana," tegasnya.
Meskipun struktur Gerindra secara formal sudah terbentuk hingga ke tingkat paling bawah, momen ini akan digunakan untuk memanaskan kembali mesin partai.
Apalagi, mekanisme Pilkada langsung menuntut kesiapan logistik dan personel yang masif, mulai dari pendirian posko pemenangan, tim sukses, hingga pengerahan puluhan ribu saksi di TPS serta pengawasan berlapis di setiap tingkatan.
Mengenai aturan turunan lainnya, seperti sistem suara terbanyak atau nomor urut, Ibnu Saud menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat. Bagi Gerindra di daerah, fokusnya adalah memenangkan hati rakyat melalui mekanisme pencoblosan yang sudah familier.
Di sisi lain, Ibnu Saud juga melihat sisi psikologis masyarakat yang cenderung lebih menyukai Pilkada langsung ketimbang diwakilkan kepada parlemen. Menurutnya, keterlibatan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasakan perputaran dan dampak langsung dari pesta demokrasi tersebut.
"Saya rasa masyarakat lebih senang dengan keputusan ini (Pilkada langsung). Dibandingkan jika dinamikanya hanya berputar di tingkat legislatif saja, masyarakat tentu lebih memilih hak pilih itu tetap ada di tangan mereka di tingkat bawah. Realitas di lapangan memang menunjukkan demikian," pungkasnya.
Dengan kepastian regulasi ini, Gerindra Kaltara memastikan tidak akan mengubah arah pergerakan, melainkan langsung tancap gas memperkuat basis-basis suara di seluruh Kaltara. (Rajab)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....