Gandeng Perusahaan Swasta, Kaltim-Kaltara Sepakat Bangun Jalan Penghubung

RRI.CO.ID, Samarinda - Hubungan historis dan geografis antara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) kini semakin kokoh. Melalui langkah strategis lintas provinsi, kedua daerah bersepakat menjalin kerja sama besar dalam pemanfaatan serta pemeliharaan ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah perbatasan Kaltim dan Kaltara.

Sinergi tersebut diresmikan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, serta pihak swasta yakni PT Sumalindo Global TBK QQ dan PT Sumalindo Lestari Jaya II. Prosesi penandatanganan ini berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Selasa (30/6/2026).

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, yang memimpin langsung rombongan kunjungan kerja dari Kaltara, menegaskan bahwa momentum ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi sekaligus mengakselerasi infrastruktur di wilayah perbatasan. Bagi Kaltara, akses jalan yang mantap menuju Kaltim adalah harga mati demi mendongkrak kesejahteraan warga di pedalaman.

"Keberadaan ruas jalan merupakan urat nadi konektivitas antar-provinsi yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan," tegas Wagub Ingkong Ala di lokasi acara.

Wagub Kaltara juga menyambut hangat komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran Pemprov Kaltim. Ia mengaku bangga atas kolaborasi yang terus terjalin kuat ini, sehingga jaringan konektivitas di dua provinsi bertetangga tersebut dapat berjalan optimal tanpa hambatan logistik yang berarti.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (yang akrab disapa Harum), mengapresiasi penuh kunjungan kerja dan kesepakatan ini sebagai wujud kolaborasi aktif yang nyata. Menurutnya, interaksi sosial dan ekonomi antara warga Kaltim dan Kaltara—khususnya yang berada di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Berau, hingga kawasan Apau Kayan di Malinau—sangatlah tinggi dan saling bergantung dalam aktivitas logistik sehari-hari.

Rudy menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban penuh untuk memastikan keadilan sosial, termasuk dalam hal infrastruktur, bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terluar.

"Negara dan pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat pedalaman untuk memberikan pelayanan publik dan fasilitas terbaik. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kota saja," ujar Gubernur Rudy Mas'ud.

Melalui kerja sama yang melibatkan sektor swasta ini, pemeliharaan jalan penghubung diharapkan bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu memotong urat kemiskinan dan ketertinggalan di beranda depan utara siberia Indonesia.