Pemkot Tarakan akan Rekrut 30 Guru PPPK pada Seleksi Mendatang

RRI.CO.ID Tarakan - Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes membenarkan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan merekrut 30 formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Kebijakan itu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dengan menyesuaikan jumlah guru yang pensiun.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, mengungkapkan bahwa penambahan 30 formasi PPPK ini didasarkan pada prinsip keseimbangan anggaran (balance) untuk menggantikan jumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun.

"Kita melihat berapa yang pensiun di Dinas Pendidikan. Nah, yang pensiun itu kita isi kembali dengan merekrut PPPK sesuai jumlahnya. Kalau yang pensiun 30 orang, ya kita isi 30 formasi dulu agar anggarannya tetap berimbang," ujar Khairul, Sabtu (20/6/2026).

.

Meski demikian, Khairul menambahkan bahwa pengecualian rekrutmen di luar jumlah tersebut hanya berlaku untuk kebutuhan yang sangat mendesak (urgent). Misalnya, untuk mata pelajaran khusus atau jabatan tertentu yang secara regulasi wajib diampu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti posisi bendahara.

Kebijakan memprioritaskan rekrutmen PPPK dibandingkan PNS konvensional ini diambil bukan tanpa alasan. Saat ini, proporsi belanja pegawai Pemkot Tarakan melonjak hingga di atas 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi ini dipicu oleh adanya perubahan kebijakan pusat, termasuk pemotongan anggaran daerah sekitar Rp400 miliar, serta pengalihan beban pembiayaan PPPK sepenuhnya ke daerah.

Padahal, pada tahun 2024 lalu, Pemkot Tarakan sebenarnya sudah hampir berhasil menyentuh target ideal 30 persen sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Dengan memilih PPPK, beban belanja pegawai bisa lebih ditekan karena skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PPPK bersifat flat (rata), berbeda dengan PNS yang berbasis kelas jabatan," jelas Khairul. (Rajab)