Rahmadina Nahkodai DPW Perempuan Bangsa PKB Kaltara 2026-2031

RRI.CO.ID, TARAKAN – Angin segar berembus di panggung politik dan pergerakan perempuan Bumi Benuanta. Rahmadina, S.Pd., M.Pd., seorang akademisi dan aktivis sosial, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa PKB Kalimantan Utara untuk masa bakti 2026–2031.

Terpilihnya Rahmadina dinilai sebagai langkah strategis yang tepat. Dengan latar belakang Magister Pendidikan Dasar serta rekam jejak panjang selama satu dekade di dunia advokasi, ia diproyeksikan mampu membawa transformasi organisasi yang lebih berbasis data dan aksi nyata.

Pasca-penetapan dirinya sebagai ketua, Rahmadina langsung tancap gas membeberkan visi besarnya. Ia berkomitmen membawa badan otonom PKB ini menjadi garda terdepan dalam mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara.

"Fokus kami ke depan adalah mengintegrasikan isu pendidikan, perempuan, dan politik ke dalam kebijakan publik yang lebih inklusif. Saya percaya bahwa perempuan adalah tiang utama dalam membentuk karakter generasi masa depan yang cerdas dan berintegritas," ujar Rahmadina optimis.

Selama ini, Rahmadina dikenal luas berkat kontribusinya dalam merancang berbagai program edukatif di masyarakat, mulai dari gerakan anti-bullying hingga seminar penguatan karakter perempuan. Pengalaman empiris inilah yang akan ia bawa untuk memimpin Perempuan Bangsa Kaltara agar tidak sekadar menjadi ormas papan nama.

Tiga Langkah Strategis Rahmadina ke Depan:

• Akar Rumput: Memperkuat dan merapatkan jejaring kader hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
• Kemitraan Luas: Membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, swasta, dan LSM untuk menyelesaikan tantangan riil perempuan di Kaltara.
• Edukasi Politik: Mengikis stigma tabu politik bagi perempuan melalui pendekatan yang humanis dan edukatif.

Prosesi pelantikan resmi kepengurusan DPW Perempuan Bangsa Kaltara periode 2026–2031 dijadwalkan akan segera digelar dalam waktu dekat. Agenda ini dipastikan bakal melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) daerah, sekaligus menandai dimulainya babak baru perjuangan politik perempuan yang solutif di Kalimantan Utara.