RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Kaltara harus berkedudukan di Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.
Untuk mempercepat realisasi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyiapkan hibah lahan sebagai lokasi pembangunan kantor permanen. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Umi Laili, di Tanjung Selor, Selasa (9/6/2026).
Pemprov Kaltara memastikan dukungan penuh agar pembentukan Kanwil Kemenham Kaltara dapat segera berjalan secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada daerah lain.
Menurut Zainal, keberadaan kantor wilayah di ibu kota provinsi bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas pelayanan publik dan penguatan posisi Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan Kaltara. Saat ini operasional Kanwil Kemenham masih berjalan di Kota Tarakan dengan memanfaatkan gedung sewa.
Namun, Gubernur secara tegas meminta agar seluruh tahapan pembentukan, termasuk penggunaan kantor sementara, dipusatkan di Tanjung Selor. "Saya mohon kalau bisa jangan di Tarakan, tetapi harus di Tanjung Selor, termasuk untuk kantor sementaranya. Kalau pejabatnya harus bolak-balik antarpulau, itu tidak efisien. Sebagai ibu kota provinsi, seluruh instansi vertikal harus mulai terpusat di Tanjung Selor agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan koordinasi pemerintahan berjalan lebih cepat," tegas Zainal.
Ia menilai penempatan kantor di Tanjung Selor akan memangkas hambatan birokrasi, mempercepat koordinasi antarlembaga, sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi ibu kota provinsi yang terus berkembang.
"Kita ingin masyarakat tidak lagi terbebani oleh jarak dan biaya tambahan untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Kehadiran kantor wilayah di Tanjung Selor juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat fungsi ibu kota provinsi sebagai pusat pelayanan publik," ujarnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Gubernur telah menginstruksikan perangkat daerah terkait segera memproses administrasi hibah setelah surat permohonan resmi diterima.
Setelah status lahan tuntas, penyusunan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) ditargetkan segera dilakukan agar pembangunan fisik gedung dapat dimulai pada tahun depan.
"Kalau surat permohonannya sudah masuk, segera kita proses. Jangan sampai berlarut-larut. Setelah lahan siap, tahapan perencanaan harus dipercepat supaya pembangunan kantor bisa segera direalisasikan. Ini kebutuhan penting bagi Kaltara," katanya.
Selama ini sejumlah layanan administrasi kewilayahan di Kaltara masih harus berkoordinasi dengan Kalimantan Timur atau melalui perwakilan yang berada di Tarakan.
Kondisi tersebut dinilai belum ideal bagi provinsi yang telah berdiri lebih dari satu dekade.
Keberadaan Kanwil Kemenham di Tanjung Selor nantinya diharapkan memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah daratan seperti Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.
"Kalau sudah ada di Tanjung Selor, maka masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan antarpulau," jelasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Umi Laili, menyambut positif dukungan yang diberikan Pemprov Kaltara.
Menurutnya, kesiapan lahan hibah menjadi faktor penting untuk mempercepat proses pembentukan kelembagaan Kanwil Kemenham Kaltara. "Tugas hukum dan HAM di Kaltara sangat luas, terlebih sebagai wilayah perbatasan. Dukungan cepat dari Bapak Gubernur yang langsung menyiapkan lahan hibah di ibu kota provinsi tentu sangat membantu percepatan proses transisi dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Umi.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan kantor wilayah definitif akan memperkuat pelaksanaan tugas-tugas perlindungan HAM, pembinaan hukum, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan di wilayah perbatasan Indonesia.
"Kaltara memiliki karakteristik yang berbeda karena berbatasan langsung dengan negara lain. Kehadiran Kanwil Kemenham yang mandiri akan memperkuat jangkauan pelayanan sekaligus memastikan program-program kementerian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kaltara," imbuhnya.
Saat ini operasional awal Kanwil Kemenham Kaltara masih ditangani oleh Kepala Wilayah Kerja bersama tiga personel yang bertugas menyiapkan kebutuhan kelembagaan dan infrastruktur dasar menuju pembentukan kantor wilayah definitif.
"Kami optimistis proses pembentukan ini dapat berjalan lebih cepat dengan dukungan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi modal penting agar Kanwil Kemenham Kaltara segera berdiri dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat," tutur Umi Laili. (rln)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....