Siapkan 20 Hektare, Pemprov Dorong Pembangunan Imigrasi dan Lapas

RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan keseriusannya dalam mendorong percepatan pembangunan Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tanjung Selor.

Langkah tersebut dinilai strategis seiring pesatnya pertumbuhan investasi di Kaltara, khususnya melalui pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan ekspansi sektor perkebunan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat maupun tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan kehadiran Kantor ilImigrasi di ibu kota provinsi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Selain memperkuat pengawasan keimigrasian, fasilitas tersebut juga akan memangkas biaya dan waktu yang selama ini harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus paspor ke Tarakan.

"Kaltara sedang berkembang menjadi salah satu kawasan investasi terbesar di Indonesia. Mobilitas orang, termasuk tenaga kerja asing, tentu akan semakin tinggi. Karena itu, keberadaan Kantor Imigrasi di Tanjung Selor bukan lagi sekadar kebutuhan pelayanan, tetapi juga kebutuhan strategis dalam mendukung pengawasan dan keamanan daerah," ujarnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat Bulungan, Malinau, maupun Tana Tidung masih bergantung pada layanan Kantor Imigrasi Tarakan.

Padahal, jarak dan biaya perjalanan menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen keimigrasian.

"Kami ingin pelayanan negara hadir lebih dekat. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya," katanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Kaltara siap menyediakan kantor pelayanan sementara beserta sarana pendukung sambil menunggu pembentukan kantor definitif.

Selain itu, Pemprov juga menawarkan lahan strategis di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor untuk pembangunan Kantor Imigrasi permanen.

Tak hanya itu, penguatan fungsi keimigrasian juga diproyeksikan mendukung pengembangan kawasan perbatasan, terutama dengan rencana pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Simanggaris yang akan menjadi pintu keluar-masuk resmi antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyoroti kebutuhan pembangunan Lapas baru di Tanjung Selor. Saat ini, kapasitas hunian Lapas Tarakan dan Nunukan dinilai sudah melebihi daya tampung ideal sehingga membutuhkan solusi jangka panjang.

Untuk mendukung rencana itu, Pemprov telah menyiapkan lahan sekitar 20 hektare di wilayah Tanjung Palas yang dirancang menjadi kawasan terpadu bagi pembangunan Lapas, Kantor Imigrasi, serta fasilitas penunjang lainnya.

"Kami berharap pembangunan Lapas di Tanjung Selor dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Selain mengurangi over kapasitas, keberadaan lapas baru juga akan memudahkan keluarga warga binaan yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk melakukan kunjungan," tegas Zainal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, menyambut positif komitmen Pemprov Kaltara yang telah menyiapkan lahan dan dukungan infrastruktur untuk percepatan pembangunan.

Kesiapan daerah menjadi modal utama dalam mempercepat pengajuan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.

"Tidak semua daerah memiliki kesiapan seperti yang ditunjukkan Pemprov Kaltara. Dukungan lahan dan komitmen pemerintah daerah menjadi nilai penting dalam proses pengajuan program pembangunan ke kementerian," bebernya.

Ia optimistis usulan pembangunan Kantor Imigrasi dan Lapas di Tanjung Selor dapat segera diproses setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi.

"Dengan dukungan yang ada saat ini, kami optimistis usulan tersebut dapat segera kami sampaikan ke pusat. Harapannya dalam satu hingga dua tahun ke depan sudah ada progres nyata menuju terwujudnya kantor definitif di Kalimantan Utara," kata Syahrioma.

Sembari menunggu realisasi pembangunan, Kantor Imigrasi Tarakan terus meningkatkan pelayanan melalui program jemput bola ke sejumlah daerah di Kaltara. Sejak awal 2026, layanan pembuatan paspor rutin dilaksanakan secara bergilir di Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung setiap bulan.

Bahkan, untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan ke Malaysia atau keperluan darurat lainnya, petugas imigrasi siap memberikan pelayanan langsung kepada pemohon melalui mekanisme khusus.

"Langkah itu menjadi solusi sementara untuk memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan optimal hingga Kantor Imigrasi dan Lapas di Tanjung Selor benar-benar terwujud," tuturnya. (rln)