RRI. CO. ID, Tarakan: Puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Tarakan, Rabu (20/5/2026).

Mereka menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus wilayah Tarakan.

Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan, tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah.

Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda dua, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda empat, serta desakan pengesahan Undang-Undang Transportasi Online yang sudah masuk Prolegnas.

Untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih.

Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.

“Kewenangan ini memang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara. Tapi karena yang terdampak masyarakat Tarakan, kita tampung aspirasinya untuk diteruskan ke provinsi,” kata Muhammad Yunus kepada awak media usai pertemuan.

Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara dan pihak aplikator. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDM juga akan dibahas dalam forum tersebut.

Ketua DPRD berharap tuntutan segera mendapat respons agar tidak memicu aksi yang lebih besar.

“Kalau tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan demonstrasinya akan meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat,” tutur Yunus.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Pemkot Tarakan melalui Dinas Perhubungan sebenarnya juga pernah memfasilitasi dialog antara driver dan pihak terkait. (Rajab)