RRI.CO.ID, Tarakan - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan perkembangan inflasi di Bumi Benuanta ini relatif terkendali.

Hingga April 2026, tercatat 1,16 persen year to date dan 2,68 persen year on year, masih dalam rentang target nasional.

Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, menyampaikan data tersebut dalam rilis, Senin kemarin (11/5/2026).

Menurutnya, capaian 2,68 persen year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Inflasi kita sampai dengan april adalah 1,16 persen secara year to date. kalau secara year on year itu adalah 2,68 persen, itu masih berada di range target kita yaitu 2,5 plus minus 1 persen," ujar Hasiando.

Hasiando menilai, tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Kerena itu, kemandirian pangan harus terus didorong.

Menurutnya, kerja sama antar daerah memang jadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produktivitas pertanian lokal harus meningkat.

Lebih lanjut Hasiando menyampaikan bahwa BI Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global.

Di antaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tapi ini baru potensi. Artinya kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan untuk mbg, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. selama kita bisa memastikan ketersediaan suplai makanan untuk kebutuhan program pemerintah akan menjadi baik," ungkap Hasiando.

Hasiando mencontohkan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh pelajar di perbatasan. Dengan MBG, siswa jadi lebih semangat dan fokus mengikuti pelajaran.

Ia juga menegaskan, ntuk menjaga stabilitas harga, BI bersama tim pengendalian inflasi daerah menjalankan strategi 4K.

Pertama, keterjangkauan harga melalui gerakan pangan murah dan Mini Distribution Center di dekat pasar tradisional.

Kedua, menjaga ketersediaan pasokan dengan menjalin kerja sama antar daerah, seperti Sulawesi Selatan.

Ketiga, kelancaran distribusi dengan memfasilitasi penyelesaian masalah di pelabuhan Tarakan. Seperti antrian kapal dan pendangkalan.

Keempat, komunikasi efektif agar masyarakat tidak panik dan berbelanja secara bijak. (Rajab)