RRI.CO.ID, Tarakan – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tarakan 2025 dinilai positif. Namun dibalik raport hijau tersebut ada tekanan fiskal yang dapat menyebabkan defisit anggaran.

DPRD Tarakan telah menyerahkan rekomendasi terhadap LKPj Wali Kota Tarakan 2025. Rekomendasi tersebut diserahkan melalui Rapat Paripurna XXII DPRD Tarakan Masa Persidangan III yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Tarakan, Rabu (22/4/2026).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Barokah, menyampaikan kekhawatirannya terhadap ketimpangan antara lajunya belanja dengan pendapatan daerah.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan belanja yang melampaui kemampuan pendapatan telah menciptakan tekanan fiskal yang signifikan. Jadi pemerintah terpaksa mengandalkan pembiayaan untuk menambal celah keseimbangan APBD.

"Meski indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,02 persen dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ke level 78,62 persen layak mendapat apresiasi, DPRD justru menyoroti adanya kerentanan besar dalam struktur anggaran daerah," ujarnya.

Fenomena ini dianggap sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan perombakan dalam pengelolaan sumber pendapatan. Terutama mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi.

"Kritik DPRD tidak berhenti pada masalah angka di atas kertas, namun juga menyasar efektivitas di lapangan. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan Tim Pansus, ditemukan adanya jurang pemisah antara laporan administratif dengan realitas sosial," jelas Barokah.

Persoalan klasik lainnya seperti pengelolaan sampah yang belum tuntas, fasilitas publik terbengkalai hingga sektor pariwisata jalan di tempat menjadi bukti bahwa serapan anggaran tidak sepenuhnya selaras dengan kualitas layanan.

Selain itu, validitas data sosial dan kualitas sumber daya manusia aparatur juga dianggap masih menjadi batu sandungan bagi pemerataan layanan publik di Tarakan.

Sebagai langkah perbaikan, DPRD mendesak Pemkot Tarakan segera melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Baik dalam sistem pemungutan pendapatan maupun pelayanan birokrasi.

Hal ini dinilai krusial untuk menekan potensi kebocoran anggaran serta menjawab tantangan disrupsi teknologi dan urbanisasi yang kian masif.

"Melalui rekomendasi ini, pemerintah diingatkan untuk lebih selektif dalam memprioritaskan program kerja agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar memenuhi target serapan anggaran semata," tuturnya. (Ical)