RRI.CO.ID, Tarakan - Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen kampus yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Penggugat Amanat Rakyat (Gampar) melakukan demo di halaman gedung dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Tarakan, Senin (6/4/2026).

Aksi ini sebagai kritik tajam terhadap kebijakan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) yang mengalokasikan anggaran makan dan minum anggota dengan nilai yang cukup fantastis, mencapai Rp12 miliar.

Saat aksi berlangsung, massa sempat terlihat saling dorong dengan aparat kepolisian, karena mencoba masuk paksa ke dalam halaman gedung DPRD Tarakan. Meski demikian situasi tetap kondusif.

Massa menyampaikan tuntutannya kepada sejumlah anggota DPRD Kaltara yang hadir didampingi anggota DPRD Tarakan dalam arti yang berlangsung damai.

Ada enam poin tuntutan. Yaitu menuntut agar seluruh Anggota DPRD Kaltara dapat bekerja secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Kaltara.

Selain itu, menuntut anggota DPRD Kaltara membatalkan serta mengevaluasi anggaran makan minum yang telah menjadi polemik di masyarakat dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran sebagaimana amanat dari Pemerintah Pusat.

Massa juga menuntut DPRD Kaltara mengalihkan anggaran makan dan minum untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian menuntut agar DPRD Kaltara memperbaiki website laman resminya dengan mencantumkan kolom RAPBD dan APBD serta kolom JDIH agar seluruh masyarakat Kaltara mengawasi kinerja DPRD Kaltara untuk mendapatkan transparansi penggunaan anggaran.

Selanjutnya, massa menuntut Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltara mencopot Achmad Djufrie dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kaltara. Serta mendesak fraksi Partai Gerindra Kaltara dan Fraksi Partai Gerindra Pusat agar dapat mengusulkan pergantian anggotanya sebagai Ketua DPRD Kaltara agar dapat berjalan lebih baik.

Koordinator Lapangan Aliansi GAMPAR, Muhammad Zikrul Gibran mengharapkan 6 poin tuntutan tersampaikan kepada Ketua DPRD Kaltara agar aksi ini tidak terkesan sia-sia.

"Agar kami tidak sia-sia turun ke jalan. Kami paham bahwa Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara itu orangnya bijak. Tetapi, mudah-mudahan saya mohon sekali bahwa penyampaian dan aspirasi kami sampai ke sana," harap Zikrul Gibran.

Ia juga menegaskan, dalam enam poin tuntutan ini, ada beberapa poin krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya perbaikan website laman resmi DPRD Kaltara, dan mencantumkan kolom RAPBD dan APBD serta JDIH.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan mahasiswa tahu apa produk hukum atau perda yang dikeluarkan DPRD Kaltara. Hal lain, terkait tuntutan evaluasi anggaran Rp 12 miliar untuk makan dan minum DPRD Kaltara.

Pihaknya berharap dapat dievaluasi agar tidak berdampak pada dana pendidikan. Sebab informasi yang diperoleh, justru ada pemotongan Rp10 miliar untuk dana pendidikan sehingga tersisa Rp5 miliar. Sementara dana pendidikan dinilai lebih penting karena menyangkut generasi masa depan Kaltara.

Pihaknya memberi deadline 1x24 jam untuk merespon tuntutan tersebut. Jika tidak, pihaknya akan kembali melakukan aksi hingga tuntutan dipenuhi.

"Seandainya dalam 1x24 jam yang menjadi tuntutan kawan-kawan mahasiswa ini belum ada kelanjutan dari pihak DPRD, dari mahasiswa sendiri ini tindak lanjutnya akan turun ke jalan kembali untuk mengingatkan DPRD bahwa kami tidak diam. Dalam tuntutan kami, kami tidak akan diam," tegas Gibran. (Rajab)