​RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pembangunan Lamin Adat Peso, di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan belum dapat direalisasikan tahun ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan menyusun perencanaan pembangunan balai adat tersebut melalui APBD Perubahan 2026.

Bupati Kabupaten Bulungan Syarwani, mengakui pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap musibah kebakaran yang melanda Desa Long Peso. Termasuk yang menghanguskan Lamin Adat Peso.

“Saya bersama Wakil Bupati sudah bersilaturahmi dengan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Peso, camat dan perangkatnya serta kepala desa untuk mendengar langsung laporan terkait kebakaran di Long Peso,” ujarnya, Selasa (03/02/2025).

Menurutnya, aspirasi utama masyarakat adat cukup jelas, yakni Lamin Adat yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah daerah. Apalagi Lamin Adat Peso merupakan simbol identitas dan pusat aktivitas budaya.

“Yang diharapkan tentu adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk bagaimana kita bisa merekonstruksi ulang dan membangun kembali Lamin Adat Kecamatan Peso,” jelas Syarwani.

Pembangunan kembali lamin adat menjadi atensi bersama Pemkab Bulungan. “Saya sampaikan secara terbuka, untuk tahun ini agak sulit direalisasikan pembangunannya,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan hingga satu tahun ke depan, masyarakat adat Peso belum dapat  memiliki pusat kegiatan adat yang representatif. “Paling tidak, di tahun 2026 melalui perubahan anggaran, kita sudah bisa mulai melakukan perencanaan pembangunan kembali Lamin Adat atau Balai Adat Kecamatan Peso,” beber Syarwani.

Ia juga menegaskan skema pembangunan tidak akan menggunakan hibah uang kepada lembaga adat, melainkan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

“Kita tidak menggunakan hibah dalam bentuk uang, tetapi dimasukkan dalam belanja modal atau belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, kemudian baru dihibahkan bangunannya,” paparnya.

Soal besaran anggaran, Pemkab Bulungan mengaku belum memiliki gambaran pasti. Nilai pembangunan masih menunggu kajian teknis dari perangkat daerah terkait. “Besaran anggarannya belum bisa ditentukan, karena akan menyesuaikan konstruksi, luas bangunan, serta hasil kajian teknis,” tuturnya. (Ramlan/sti)