​RRI.CO.ID, Tarakan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menindaklanjuti kasus banyaknya temuan HIV/AIDS hingga isu LGBT. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menegaskan bahwa persoalan HIV/AIDS dan LGBT tidak boleh dianggap remeh. Butuh peran semua pihak mencari solusi mengatasi persoalan ini. 

“Persoalan sosial LGBT ini tidak bisa kita anggap sepeleh lagi, karena ini menyasar pada generasi muda. Penanganannya tidak bisa hanya satu pihak. Bukan hanya guru agama, tetapi juga dinas kesehatan dan psikolog harus masuk. Ini penting,” tegasnya, belum lama ini. 

Komisi IV berencana membahas lebih lanjut persoalan tersebut di lintas komisi maupun stakeholder terkait. Termasuk rencana membuat regulasinya. 

"Nantinya dimasukkan dalam agenda Badan Musyawarah (Bamus). Ke depan, pembahasan lanjutan akan melibatkan Komisi I, Asisten Setda, serta Biro Hukum untuk menyiapkan regulasi baik dalam bentuk Perda maupun Pergub," beber Syamsuddin Arfah. 

Menurut politisi PKS ini, persoalan tersebut bukan hanya tugas DPRD saja, tapi tanggung jawab bersama. Misalnya dibutuhkan peran tokoh agama untuk memberikan pemahaman agama terkait perbuatan yang benar dan salah. Di sisi lain, dibutuhkan juga pendampingan psikologis agar mereka bisa diterima di masarakat. 

Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini harus didukung dengan regulasi agar dampaknya bisa berkelanjutan.  "Dukungan anggaran harus dibarengi dengan regulasi yang kuat, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub), agar dampaknya dapat terukur dan berkelanjutan," tutur Syamsuddin Arfah. (Rajab/sti)​