RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Trend angka kemiskinan selama periode 2019-2025 di Kabupaten Bulungan menurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di tahun 2025 hanya 9,92 ribu jiwa (7,26 persen). Sementara tahun 2024 mencapai 11,95 ribu jiwa (8,76 persen), 2023 berada di angka 12,19 ribu jiwa (8,99 persen) dan 2022 sebanyak 12,58 ribu jiwa (9,32 persen).

Dinamika kenaikan sempat terjadi pada Maret 2019 tercatat 12,4 ribu jiwa (8,78 persen), meningkat pada 2020 menjadi 13,08 ribu jiwa (9,06 persen) dan 2021 diangka 13,48 ribu jiwa (10,03 persen).

“Artinya sejak 2019 hingga 2025, jumlah penduduk miskin di Bulungan terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat,” kata Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugianta, Senin (26/1/2026).

Sebaran penduduk miskin di Bumi Tenguyun, kata dia, Kecamatan Tanjung Selor menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 6.677 jiwa.

“Jumlah terbesar ada di Tanjung Selor karena penduduknya juga paling banyak. Ini menjadi perhatian kami dalam menentukan kebijakan berbasis wilayah,” jelasnya.

Tren penurunan kemiskinan tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah melalui berbagai program lintas sektor.

Meski demikian, ia menegaskan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. “Pengentasan kemiskinan di Bulungan perlu sinergi program dari seluruh perangkat daerah. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri,” bebernya.

Menurut Iwan, Pemkab Bulungan saat ini fokus pada tiga strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, khususnya melalui bantuan sosial, layanan dasar, dan subsidi tepat sasaran.

Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, melalui penguatan sektor ekonomi produktif, UMKM, pertanian, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, penurunan kantong-kantong kemiskinan, yang dilakukan dengan intervensi wilayah spesifik. “Penurunan kantong kemiskinan ini kami dorong melalui pelaksanaan sekolah rakyat serta pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar intervensi benar-benar tepat sasaran,” tuturnya. (Ramlan)