Buka Akses Perbatasan, Dua Jembatan Malinau–Krayan Segera Dibangun

RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerintah pusat mulai mempercepat pembukaan akses darat menuju wilayah perbatasan Krayan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara kini tengah memproses lelang pembangunan dua jembatan strategis, yakni Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang, yang selama ini menjadi titik kritis terputusnya jalur Malinau–Krayan saat musim hujan.

Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto, menegaskan keberadaan dua jembatan tersebut menjadi penentu utama tersambungnya konektivitas darat menuju Krayan secara fungsional.

Selama ini, tingginya debit sungai saat hujan menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas sehingga akses masyarakat menuju wilayah perbatasan kerap lumpuh.

“Hambatan terbesar saat ini ada di dua titik sungai tersebut. Ketika hujan deras dan air meluap, kendaraan tidak bisa menyeberang. Jika Jembatan Semamu dan Binuang selesai dibangun, maka secara fungsional jalur Malinau–Krayan sudah dapat tersambung,” ujar Tribakti, Jumat (5/6/2026).

BPJN Kaltara mengalokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar untuk pembangunan kedua jembatan. Saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap lelang, dengan target kontrak pekerjaan dapat segera ditandatangani dalam waktu dekat.

“Prosesnya sedang berjalan. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, kami menargetkan pembangunan kedua jembatan dapat rampung pada tahun 2027,” katanya.

Meski demikian, percepatan pembangunan di kawasan perbatasan tidak lepas dari berbagai tantangan teknis di lapangan. Medan yang berat, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur pendukung membuat proses konstruksi membutuhkan strategi khusus.

Menurut Tribakti, mobilisasi material menjadi salah satu pekerjaan paling kompleks dalam pembangunan ruas Malinau–Krayan. Material konstruksi harus diangkut secara bertahap karena kendaraan berat belum dapat menjangkau seluruh lokasi proyek secara langsung.

“Material harus dipindahkan berkali-kali hingga sampai ke lokasi pekerjaan. Dari Malinau diangkut ke titik tertentu, kemudian dipindahkan ke kendaraan lain dan kembali dipindahkan di titik berikutnya. Sistemnya saling jemput karena kondisi jalan belum memungkinkan dilalui kendaraan besar secara penuh,” jelasnya.

Selain pembangunan jembatan, BPJN juga masih menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan seluruh ruas Malinau–Krayan sepanjang kurang lebih 202 kilometer. Untuk mewujudkan konektivitas penuh hingga kawasan perbatasan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp5 triliun.

“Jika ingin dituntaskan dalam kurun lima tahun, kebutuhan anggarannya bisa mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun. Ini tentu membutuhkan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, BPJN tetap berupaya menjaga agar ruas yang telah terbuka tetap dapat digunakan masyarakat.

Salah satunya melalui program pemeliharaan rutin jalan dengan alokasi sekitar Rp2 miliar per paket untuk penanganan ruas sepanjang 40 kilometer.

“Pemeliharaan rutin ini penting untuk memastikan jalan tetap berfungsi, terutama saat musim hujan yang sering memicu kerusakan badan jalan maupun longsor,” bebernya.

Tribakti menilai dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan akses perbatasan.

Ia berharap pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan terus memberikan dukungan agar pembangunan Malinau–Krayan tetap menjadi prioritas nasional.

“Kami berharap ada dukungan bersama agar pembangunan kawasan perbatasan terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur ini bukan hanya membuka akses, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan,” harapnya.

Jika ruas Malinau–Krayan telah tersambung sepenuhnya dan berada dalam kondisi baik, perjalanan sepanjang 202 kilometer yang selama ini memakan waktu berjam-jam akan dapat ditempuh lebih cepat dan aman.

Dampaknya tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka peluang pengembangan komoditas unggulan perbatasan.

“Ketika akses darat sudah benar-benar tembus, potensi ekonomi Krayan akan berkembang jauh lebih besar. Distribusi hasil pertanian, peternakan, hingga aktivitas perdagangan lintas batas dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Tribakti. (rln)