KBRN, Tanjung Selor : Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara, Denny Hariyanto mengatakan, penghapusan efisiensi ini dengan berbagai pertimbangan.
Selain karena berbenturan dengan aturan, kebijakan efisiensi anggaran lantaran terfokus pada kewajiban yang menjadi prioritas.
Seperti mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta urusan wajib dan pilihan lainnya, termasuk infrastruktur, pelayanan, dan pengawasan.
"Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena apabila kebijakan ini tetap kita jalankan, pasti akan jadi temuan," ujar dia.
Dikatakan Denny, pembahasan mengenai insentif guru ini telah dilakukan sejak tahun 2024 dan telah masuk dalam APBD 2025 yang telah disahkan dan dievaluasi.
Namun, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penyesuaian anggaran menjadi tantangan baru.
"Tahun 2024 ini masuk dalam APBD sudah disahkan dan dievaluasi. Sudah masuk. Jangan pelintir-pelintir lagi. Ini sudah masuk dalam APBD 2025. Tetapi ketika Inpres dan Permendagri keluar, inilah yang harus menyesuaikan kembali. Sedangkan belanja-belanja yang harus kami prioritaskan sudah ada di dalam situ," jelas Denny.
Untuk itu, Pemprov Kaltara nantinya akan berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil telah sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Ia juga mengingatkan potensi risiko dan sanksi jika daerah tidak patuh pada regulasi tersebut, yang dapat berimbas pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah Kaltara.
"Mari kita sama-sama pahami bahwa ini aturan. Sekaligus kita cari solusi lain, tanpa mengulang cara yang kemarin. Kita sudah tahu salahnya tetapi kita tabrak terus," bebernya.(Ramlan)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....