RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mempertegas langkah penanggulangan kemiskinan agar tidak berhenti pada program dan penyaluran bantuan, tetapi benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, meminta seluruh perangkat daerah bekerja berbasis data, terukur, dan menghasilkan langkah konkret. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kaltara ini juga menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dibebankan kepada satu perangkat daerah.
“Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama,” tegas Ingkong saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, kemiskinan tidak semata-mata diukur dari rendahnya pendapatan masyarakat.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses terhadap kesehatan, pendidikan, tempat tinggal layak, air bersih, listrik, jalan dan transportasi hingga kepastian identitas kependudukan.
“Karena itu, penanganannya harus melihat persoalan masyarakat secara utuh. Jangan hanya melihat angka kemiskinan, tetapi lihat kebutuhan riil masyarakat yang menjadi sasaran program,” ujarnya.
Ingkong meminta seluruh program penanggulangan kemiskinan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut harus dimanfaatkan secara detail hingga tingkat by name by address, sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai siapa yang membutuhkan intervensi dan di mana mereka berada.
“Data harus menjadi dasar utama dalam menentukan sasaran. Kita harus tahu siapa orangnya, di mana tinggalnya, dan apa kebutuhan yang harus ditangani,” tegasnya.
Ia juga meminta perangkat daerah memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus menyinkronkan program lintas sektor. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan dan memastikan tidak ada warga yang justru terlewat dari program pemerintah.
“Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh. Ini yang harus kita benahi melalui data dan koordinasi yang lebih kuat,” katanya.
Ingkong menekankan, koordinasi penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada rapat dan penyusunan program.
Setiap perangkat daerah harus memiliki peran yang jelas, termasuk menentukan sasaran, lokasi, bentuk intervensi, serta sumber pendanaan yang digunakan.
Setiap perangkat daerah harus membawa program yang jelas dan bisa dikerjakan bersama.
"Harus ada sasaran, lokasi, siapa yang berperan, dan dari mana sumber anggarannya. Dengan begitu, penanggulangan kemiskinan di Kaltara tidak sekadar menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat,” pungkasnya. (rln/*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....