39 Pejabat Fungsional Dilantik, Gubernur Kaltara Tuntut Kinerja Nyata

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kapasitas birokrasi dengan melantik 39 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara.

Para pejabat yang dilantik dituntut tidak hanya mengisi struktur organisasi, tetapi mampu menghasilkan kinerja berdampak langsung terhadap pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut dipimpin Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Kamis (24/9/2026).

Sebanyak 39 pejabat fungsional tersebut terdiri dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain serta penyesuaian atau inpassing. “Jabatan yang diberikan kepada saudara bukan sekadar posisi dalam struktur birokrasi. Ini adalah kepercayaan dan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja. Karena itu, jangan hanya mengejar jabatan, tetapi tunjukkan apa yang bisa saudara berikan untuk organisasi dan masyarakat,” tegas Zainal.

Gubernur meminta pejabat fungsional bekerja sesuai kompetensi sekaligus mampu memberikan solusi terhadap persoalan pemerintahan. Keahlian yang dimiliki harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang efektif, terukur dan menghasilkan manfaat.

“Yang paling penting bukan dari jalur mana saudara mendapatkan jabatan tersebut. Yang penting adalah bagaimana saudara menjalankannya dengan profesional, penuh tanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang nyata,” ujarnya.

Zainal juga menyoroti tuntutan perubahan birokrasi yang semakin cepat. ASN diminta tidak berhenti mengandalkan pola kerja lama, tetapi meningkatkan kemampuan, menguasai teknologi dan berani melakukan inovasi untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

“Jangan merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki sekarang. Terus belajar, tingkatkan kompetensi dan manfaatkan teknologi. Kita membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi dan bekerja berdasarkan hasil, bukan sekadar menyelesaikan rutinitas,” tegasnya lagi.

Penguatan birokrasi juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pejabat fungsional harus membangun koordinasi lintas bidang dan perangkat daerah sehingga keahlian masing-masing dapat menjadi kekuatan bersama dalam menjalankan pembangunan Kaltara.

“Jangan ada ego sektoral. Saudara harus membangun koordinasi dan bekerja sebagai satu kesatuan pemerintahan. Setiap kompetensi harus saling menguatkan agar program pemerintah berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Di sisi lain, diingatkan bahwa semakin besar tanggung jawab jabatan, semakin besar pula tuntutan integritas. Seluruh pejabat harus menjaga nama baik pemerintah daerah dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Pegang teguh integritas dan etika. Jangan menyalahgunakan kewenangan dan jangan memberi ruang terhadap praktik yang merusak kepercayaan masyarakat. Jabatan adalah amanah dan kewenangan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat serta daerah,” bebernya.

Ia menegaskan, 39 pejabat fungsional yang baru dilantik harus menjadi bagian dari penguatan birokrasi Kaltara yang profesional, adaptif dan berorientasi pada pelayanan.

“Mulai hari ini, tunjukkan bahwa amanah yang saudara terima benar-benar memiliki arti. Bekerjalah dengan disiplin, tingkatkan kemampuan, jaga integritas dan pastikan setiap tugas yang saudara kerjakan memberikan hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (rln/*)