APBD 2027 Kaltara Diperketat, Program Tak Mendesak Disesuaikan

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan memperketat arah belanja daerah dalam penyusunan anggaran 2027. Dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, membuat Pemprov Kaltara fokus pada program berdampak besar bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, menegaskan kebijakan tersebut saat memimpin apel pagi gabungan di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/9/2026).

“Untuk 2027, dengan kondisi APBD yang tidak berbeda jauh dari 2026, kita akan menerapkan money follow priority. Anggaran harus mengikuti program yang menjadi prioritas,” tegas Denny.

Penerapan prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak seluruh usulan program dapat diperlakukan dengan bobot yang sama. Program yang memiliki urgensi tinggi dan berkaitan langsung dengan sasaran pembangunan akan menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran.

Sebaliknya, kegiatan yang dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan akan disesuaikan. "Langkah ini diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak membuat anggaran terpecah ke terlalu banyak kegiatan dengan hasil yang kurang optimal," jelasnya.

Denny menekankan, perencanaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif. Setiap perangkat daerah perlu memastikan program yang diusulkan memiliki target jelas, indikator terukur, serta manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip money follow priority juga diarahkan untuk memperkuat efektivitas belanja pemerintah daerah.

Anggaran yang tersedia harus ditempatkan pada sektor yang benar-benar membutuhkan intervensi dan memiliki kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Kaltara. Dengan demikian, proses penyusunan APBD 2027 tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan.

"Perencanaan anggaran harus menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan misi dagang antara Pemprov Jawa Timur dan Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut mencatatkan transaksi hingga Rp2,5 triliun.

Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa peluang ekonomi dapat didorong melalui kolaborasi dan inovasi tanpa selalu bergantung pada besarnya dukungan anggaran pemerintah daerah.

Denny menilai keberhasilan misi dagang tersebut menjadi contoh bahwa kegiatan dengan dampak ekonomi besar tidak selalu harus dibangun melalui pembiayaan APBD. "Kreativitas, jejaring kerja sama, serta kemampuan menghubungkan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menghasilkan nilai ekonomi," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya seluruh aparatur sipil negara (ASN) memiliki semangat yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal, ASN dituntut tetap menjaga produktivitas, kesehatan, dan kekompakan dalam bekerja.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah ke depan tidak ringan. Namun, kondisi tersebut harus dijawab dengan kerja yang lebih terarah, efisien, dan fokus pada hasil. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan inovasi.

Justru kondisi tersebut harus mendorong perangkat daerah mencari cara kerja yang lebih kreatif dan mampu menghasilkan dampak lebih besar dengan sumber daya yang tersedia. “Yang besar tidak selalu harus dengan biaya besar. Misi dagang ini membuktikan bahwa hasil besar bisa dicapai dengan kerja sama dan persiapan yang baik,” katanya. (rln/*)