Perkuat Kinerja, Perangkat Daerah Diminta Kejar Target Pembangunan

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperketat pengendalian kinerja perangkat daerah. Setiap program pembangunan dituntut menghasilkan capaian yang terukur dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, saat memimpin rapat bersama seluruh kepala dinas di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/9/2026).

Rapat tersebut secara khusus membahas penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan target pembangunan daerah dapat dikejar lebih terarah dan terukur. Denny meminta seluruh kepala dinas melakukan evaluasi terhadap pola kerja yang selama ini diterapkan.

Arahan gubernur dan wakil gubernur harus diterjemahkan secara konkret melalui program, kebijakan, dan pelayanan publik yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. “Cara kita bekerja harus dilihat kembali. Arahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak boleh berhenti sebagai instruksi, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan, pelaksanaan pembangunan harus bergerak sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.

Pola kerja antar-dinas juga harus semakin terintegrasi agar persoalan pembangunan tidak ditangani secara parsial. Menurutnya, percepatan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan perangkat daerah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan hambatan. "Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan harus segera diidentifikasi, dicarikan solusi, serta dikawal sampai tuntas," ujarnya.

Pengendalian program juga tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif. Kepala dinas harus mengetahui secara detail target yang hendak dicapai, anggaran tersedia, hingga target manfaatnya bagi masyarakat. Dengan pola tersebut, setiap program dapat dipantau sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Apabila terdapat potensi keterlambatan atau kendala, langkah koreksi dapat segera dilakukan tanpa menunggu persoalan berkembang menjadi hambatan lebih besar. Selain itu, capaian pembangunan harus memiliki ukuran yang jelas.

Program tidak cukup hanya dinyatakan telah berjalan, tetapi harus dapat dibuktikan melalui indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana target telah dicapai. Hal ini penting karena sejumlah indikator strategis dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 menjadi perhatian Pemprov Kaltara.

Indikator tersebut mencakup indeks infrastruktur daerah, desa perbatasan maju dan mandiri, akses sanitasi aman, indeks ketahanan pangan, peningkatan investasi, rasio PDRB industri pengolahan, serta satuan pendidikan yang mencapai literasi minimum.

Indikator lainnya meliputi prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, serta indeks PEMDI/SPBE. "Makanya seluruh indikator tersebut membutuhkan kerja lintas sektor dan pengawalan yang konsisten dari perangkat daerah terkait," jelasnya.

Pemprov Kaltara juga akan memperkuat pola rapat pimpinan dengan pendekatan berbasis masalah dan data. Setiap bahan rapat diharapkan telah dipelajari sebelum pertemuan sehingga waktu rapat dapat digunakan secara efektif membahas persoalan utama dan menentukan langkah penyelesaian.

Rapat pimpinan tidak boleh menjadi ruang untuk mengulang persoalan yang sama tanpa keputusan. Setiap persoalan harus memiliki arah penyelesaian, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan kapan tindak lanjut harus diselesaikan.vPola tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

"Setiap keputusan yang diambil harus dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai," katanya.

Dengan penguatan koordinasi dan pengendalian tersebut, Pemprov Kaltara mendorong seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat dalam mengejar target pembangunan. (rln/*)