RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, menjadi salah satu pekerjaan yang dicek langsung untuk memastikan anggaran pembangunan benar-benar berujung pada infrastruktur berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Monitoring dan evaluasi (monev) dipimpin Wakil Bupati Bulungan Kilat, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Errin Wiranda, S.E., Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan Adi Irwansyah, S.H., M.Si., dan sejumlah OPD teknis.
“Yang kita lihat bukan hanya progresnya, tetapi juga bagaimana kualitas pekerjaan di lapangan. Ukuran, ketebalan dan panjang pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan. Anggaran yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasil pembangunan yang diterima masyarakat,” tegas Kilat, belum lama ini.
Pengecekan dilakukan secara detail, mulai dari lebar, panjang, ketebalan hingga kondisi fisik pekerjaan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Sejumlah titik menjadi sasaran monev, di antaranya JUT KM 56 Desa Sajau, JUT KM 57 RT 8, RT 9 dan RT 10 Desa Sajau, Box Culvert Jalan Batu Laga KM 57, jalan menuju SD RT 1 Desa Metun Sajau, Jalan Bedu KM 57 serta Jalan Merang Mentan KM 57.
Kilat juga berdialog langsung dengan pelaksana dan konsultan pekerjaan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kualitas demi mengejar target penyelesaian. “Pekerjaan harus selesai tepat waktu, tetapi ketepatan waktu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas. Kita ingin hasil pembangunan ini benar-benar kuat, sesuai spesifikasi dan bisa digunakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Pembangunan JUT dan akses jalan lainnya memiliki posisi penting bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut tidak hanya membuka konektivitas, tetapi juga memperlancar mobilitas warga menuju kawasan pertanian dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan usaha tani ini harus memberikan manfaat langsung. Akses masyarakat menuju kawasan pertanian harus semakin mudah, sehingga aktivitas produksi dan pergerakan hasil pertanian juga bisa semakin lancar,” katanya.
Monev sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk menemukan lebih awal apabila terdapat bagian pekerjaan yang belum sesuai atau membutuhkan perbaikan. Dengan pengawasan langsung, persoalan teknis di lapangan dapat segera dipetakan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kalau ada pekerjaan yang perlu diperbaiki atau ditindaklanjuti, harus segera diketahui. Jangan menunggu pekerjaan selesai baru kemudian persoalan ditemukan,” beber Kilat.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata dilihat dari terserapnya anggaran atau selesainya pekerjaan secara administratif. Infrastruktur harus memenuhi standar, tepat sasaran, selesai sesuai waktu dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pembangunan ini bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan dan anggaran. Yang paling penting adalah kualitas hasilnya. Masyarakat harus mendapatkan infrastruktur yang memang layak, bermanfaat dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” pungkasnya. (rln/*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....