RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pembangunan dengan menggandeng Perwakilan BPKP Kalimantan Utara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Senin (22/6/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, kerja sama dengan BPKP bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berintegritas.
“Nota Kesepahaman ini bukan hanya dokumen formal. Ini menjadi fondasi penguatan kolaborasi antara Pemkab Bulungan dan BPKP untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, serta sesuai prinsip good governance,” tegas Syarwani.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang akuntabel semakin tinggi.
Karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kapasitas tata kelola sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja dengan pola lama. Kita dituntut lebih profesional, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, BPKP memiliki peran penting melalui pembinaan, pendampingan, konsultasi, hingga pengawasan yang konstruktif,” ujarnya.
Syarwani menjelaskan, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperbaiki manajemen risiko, serta memastikan seluruh proses pembangunan berjalan lebih terukur dan terkontrol.
“Penguatan pengawasan menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Bulungan,” katanya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta hasil yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan bukan soal seberapa besar anggaran dibelanjakan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang nyata,” tegasnya.
Syarwani juga menempatkan BPKP sebagai mitra strategis dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami memandang BPKP sebagai mitra penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Selain memperkuat pengawasan, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, mempercepat transformasi digital pemerintahan, serta membangun budaya kerja yang profesional.
Karena itu, Syarwani meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan pendampingan BPKP secara maksimal sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya tidak ingin kerja sama ini hanya berhenti di atas kertas. Seluruh perangkat daerah harus memanfaatkan pendampingan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat pengawasan, dan mendorong profesionalisme aparatur,” tegasnya.
Di akhir, Syarwani mengajak seluruh jajaran Pemkab Bulungan memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas, inovasi, dan pelayanan publik.
“Kita harus memastikan pemerintahan berjalan bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen itu, kualitas pembangunan Bulungan akan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rln)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....