RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Bupati Bulungan, Syarwani, melayangkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan tahun 2026.
Hingga pertengahan tahun, realisasi sejumlah program dinilai masih jauh dari harapan karena belum mencapai angka 50 persen. Kondisi tersebut menjadi sorotan serius pemerintah daerah mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar enam bulan.
Syarwani menegaskan tidak ada lagi ruang untuk bekerja lamban jika seluruh target pembangunan ingin diselesaikan tepat waktu.
Untuk memastikan percepatan berjalan, Syarwani telah menginstruksikan para asisten daerah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) dalam waktu dekat.
Evaluasi dilakukan secara khusus berdasarkan bidang masing-masing agar persoalan yang menghambat pelaksanaan program dapat diidentifikasi lebih cepat.
“Saya sudah menugaskan para asisten dan minggu ini rakordal segera dilaksanakan. Kita ingin melihat secara detail progres pelaksanaan program pada masing-masing bidang,” tegas Syarwani.
Berbeda dengan pola sebelumnya, Rakordal kali ini tidak dilakukan melalui rapat pleno umum. Evaluasi akan digelar secara parsial agar pembahasan lebih fokus dan menghasilkan langkah percepatan yang konkret.
Syarwani juga mewajibkan seluruh camat dan kepala perangkat daerah hadir langsung dalam agenda evaluasi tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan OPD penting untuk memastikan setiap kendala dapat segera diselesaikan tanpa berlarut-larut.
“Jangan hanya mengirim perwakilan. Kepala perangkat daerah dan camat harus hadir sehingga persoalan yang ada bisa langsung dibahas dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Berdasarkan laporan terbaru dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dari sekitar 3.000 kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD 2026, pelaksanaan pengadaan dan eksekusi program hingga kini belum mencapai 50 persen. “Saya mendapat laporan dari UKPBJ bahwa dari kurang lebih 3.000 kegiatan yang sudah dialokasikan tahun ini, belum sampai 50 persen yang berhasil dieksekusi melalui proses pengadaan maupun penyediaan,” ungkapnya.
Angka tersebut dinilai menjadi alarm bagi seluruh OPD untuk segera meningkatkan kecepatan kerja. Pasalnya, keterlambatan pada tahap pengadaan berpotensi mengganggu pelaksanaan pekerjaan fisik maupun program pelayanan masyarakat di lapangan.
“Kita sedang berpacu dengan waktu. Sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan maksimal untuk menuntaskan seluruh proses mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.
Syarwani menargetkan seluruh program yang telah direncanakan dapat diselesaikan paling lambat pada 20-25 Desember 2026. Karena itu, ia meminta setiap pengampu kegiatan memperkuat koordinasi dan segera melakukan langkah percepatan.
Rakordal tidak boleh sekadar menjadi forum evaluasi, melainkan harus menghasilkan solusi dan strategi nyata untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan program. “Kita ingin memetakan persoalan yang ada sekaligus memastikan langkah percepatan benar-benar dijalankan agar seluruh program yang telah dialokasikan tahun 2026 dapat dituntaskan sesuai target,” pungkasnya. (rln)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....