RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali mempertahankan predikat tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Pemkab Bulungan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan berlangsung di Tarakan, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung Bupati Bulungan Syarwani bersama jajaran pemerintah daerah.

Raihan tersebut menjadi opini WTP ketujuh secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemkab Bulungan, sekaligus menegaskan konsistensi daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.

Tak hanya itu, Bulungan juga mencatat capaian tertinggi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kalimantan Utara hingga Semester II Tahun 2025 dengan persentase mencapai 92,12 persen.

Angka itu menempatkan Bulungan di posisi teratas dibanding daerah lain di Kaltara. Kabupaten Nunukan tercatat 86,66 persen, Kabupaten Tana Tidung 83,90 persen, dan Kabupaten Malinau 83,77 persen.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa rekomendasi hasil audit tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi dijalankan sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan keuangan dan penguatan pengawasan internal pemerintah daerah.

Bupati Syarwani menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, tantangan ke depan justru semakin besar dalam menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia memastikan Pemkab Bulungan akan terus menjalankan seluruh action plan dan rekomendasi yang telah disusun bersama BPK RI sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK juga menilai Pemkab Bulungan terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah secara konsisten.

Bupati Syarwani turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara beserta seluruh auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan independen.

“Kepercayaan ini harus terus dijaga. Dengan semangat Bulungan Bisa, kami akan terus memperkuat sinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin baik dan bertanggung jawab,” tutupnya. (rln/sti)