RRI.CO.ID, Tarakan - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menggelar Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah 2026 di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis (21/5/2026).
Langkah ini diambil untuk memperkuat keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemkot Tarakan.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Komisioner Informasi Publik (KPI) Kalimantan Utara (Kaltara), jajaran PPID Pelaksana, dan diikuti seluruh perangkat daerah.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tarakan, Iwan Abdullah, S.E., M.M., menegaskan PPID memegang peran penting sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik.
“PPID tidak hanya menyediakan dan mendokumentasikan informasi, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan profesional, responsif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Iwan.
Ia menjelaskan, PPID juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, menampung aspirasi, serta memenuhi kebutuhan data publik.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot ingin meningkatkan pemahaman dan sinergi perangkat daerah dalam pengelolaan informasi. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan fungsi PPID, tata kelola pelayanan informasi, klasifikasi informasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
Iwan mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat atas akses informasi kebijakan dan kinerja pemerintah secara cepat, tepat, dan sederhana.
“Keterbukaan informasi publik adalah wujud nyata pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan pelayanan informasi yang baik, kepercayaan masyarakat meningkat dan tata kelola pemerintahan yang baik bisa terwujud,” katanya.
Pemkot berharap hasil sosialisasi segera diimplementasikan di masing-masing perangkat daerah agar kualitas pelayanan informasi publik semakin optimal. (Rajab)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....