RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menunjukkan keseriusannya dalam membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar di tahun ini.

Dana tersebut difokuskan membiayai sekitar 50 PNS agar dapat melanjutkan pendidikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab masih adanya ASN yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.

“Saya sudah buat surat edaran tanggal 20 April lalu, ini semata-mata untuk memahami bahwa di PNS Bulungan masih ada yang berstatus SMA maupun diploma,” ujarnya.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), Pemkab Bulungan melakukan pemetaan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Hasilnya, tidak kurang dari 500 ASN dari berbagai sektor, mulai pendidikan hingga tenaga kesehatan tercatat belum memiliki gelar sarjana. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bulungan mencanangkan program RPL sebagai solusi percepatan peningkatan kualifikasi ASN, dengan menggandeng Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Skema ini memungkinkan ASN melanjutkan pendidikan formal dengan pengakuan atas pengalaman kerja yang telah dimiliki. “Di tahun 2026 ini kita mulai dengan pemetaan sekaligus menjajaki kerja sama. Hari ini juga sudah ada sosialisasi dari Fakultas Hukum terkait skema pembelajaran RPL,” jelasnya.

UBT telah mengantongi izin penyelenggaraan RPL, khususnya di Fakultas Hukum. Selain itu, program serupa juga mulai dibuka pada bidang kesehatan di wilayah Borneo.Namun, keterbatasan anggaran membuat program ini belum bisa menjangkau seluruh ASN yang membutuhkan.

Dari ratusan ASN yang terdata, tahun ini hanya sekitar 50 orang yang dapat difasilitasi, dengan fokus pada bidang hukum. “Penekanannya memang tergantung kemampuan pembiayaan. Tahun ini kita siapkan kurang lebih 50 PNS untuk mengikuti RPL, dengan konsentrasi di hukum,” tegas Syarwani.

Seleksi peserta pun akan dilakukan secara ketat, termasuk mempertimbangkan faktor usia.

Hal ini penting agar manfaat pendidikan dapat dimaksimalkan dalam masa pengabdian yang masih panjang. “Kita verifikasi, terutama menyangkut usia. Kalau usia 56 tahun dan pendidikan ditempuh dua tahun, maka saat selesai sudah memasuki purna tugas. Jadi yang kita dorong usia 30 sampai 40 tahun,” bebernya.

Dengan dukungan APBD Rp1 miliar, program ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan kualitas ASN di Kabupaten Bulungan. Ke depan, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk memperluas program serupa ke berbagai bidang keilmuan lainnya.

“Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tahun ini kita fokus di hukum, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan ada konsentrasi ilmu lain,” tuturnya. (rln)