RRI.CO.ID, Tarakan - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan membangun pusat pemerintahan di Kecamatan Tarakan Utara, tidak sepenuhnya berjalan mulus. Muncul pro dan kontra dari msyarakat.

Berbagai aktifitas pembangunan mulai dilakukan di pusat pemerintahan yang berada di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara pada tahun ini.

Di kawasan itu sedang dibangun gedung sekolah rakyat yang ditargetkan rampung Agustus. Selain itu, sedang dipersiapkan pembangunan Kantor Wali Kota Tarakan dan gedung sejumlah organisasi perangkat daerah. Ditargetkan bisa difungsikan pada 2028.

Kemudian akan dibangun juga Mapolres Tarakan, gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan lainnya. Namun, pembangunan pusat pemerintahan ini menuai pro kontra dari masyarakat. Hal itu diakui Camat Tarakan Utara, Sisca Maya Crenata.

Dukungan datang karena hadirnya pusat pemerintahan nanti akan membuat Tarakan Utara menjadi daerah berkembang. Kontranya karena pembangunan berdampak kepada lingkungan sekitar seperti banyaknya debu akibat aktifitas pembangunan.

"Tetapi dalam rangka keramaian dan menjadi pusat pelayanan yang terpadu pastinya butuh pengorbanan tidak dalam waktu singkat, karena masa pembangunan akan panjang. Hanya saja yang perlu kita perhatikan tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Itulah yang sedang dirasakan masyarakat di Tarakan Utara," ujarnya, Senin (6/4/2026).

"Contohnya banyak juga beberapa komentar bahwa debu baik dari pembangunan sekolah rakyat, pembangunan pusat pemerintahan dan beberapa industri serta pabrik yang dibangun di sana," imbuhnya,

Terhadap persoalan ini, Sisca mengaku telah berupaya meminimalisir dampaknya. Di antaranya menyampaikan kepada konsultan pembangunan gedung sekolah rakyat agar truk pengangkut pasir dapat menutup baknya dengan terpal, serta menyiram jalan setelah dilewati. Hal ini bertujuan agar debu tidak berterbangan sehingga tidak mengganggu lingkungan masyarakat.

Ia mengungkapnya banyak dampak positif dengan hadirnya pusat pemerintahan. Secara otomatis akan dilakukan pelabaran jalan nasional Aji Iskandar yang merupakan akses menuju ke pusat pemerintahan.

Untuk itu menjadi tugas pihaknya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa mengerti dengan rencana pelebaran jalan dan tidak minta ganti rugi lahan. (Rajab)