RRI.CO.ID, Tarakan: Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes memberi sinyal tidak membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Sinyal itu disampaikan Kairul menanggapi rencana dibuka lagi seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026.

Keterbatasan anggaran menjadi pertimbangan utama. Pasalnya dengan jumlah ASN Pemkot Tarakan saat ini sudah menyerap hampir separoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tarakan.

Dikhawatirkan apabila menerima PNS dan PPPK lagi, belanja pegawai akan semakin bengkak sehingga mengurangi belanja pembangunan.

"Sekarang ini saja belanja pegawai kita sudah 47%. Mungkin kalaupun ada, sangat selektif, tapi sampai sekarang ini kami belum mengajukan," ujar Khairul.

"Kami sekarang ini proporsional dalam belanja pegawai. Karena keuangan kita turun sekitar Rp400 miliar, lalu biaya untuk PPPK yang tadinya ditanggung pusat dibebankan lagi ke kita, itu yang menyebabkan pembengkakan (belanja pegawai," sambung Khairul saat diwawancarai awak media, Minggu (15/3/2026).

Jumlah itu, lanjut Khairul, belum ditambah honor pegawai R4 yang dibayarkan melalui belanja barang dan jasa. Jika masuk dalam belanja pegawai akan semakin menguras APBD Tarakan.

"Masa semua untuk pegawai? Sementara masyarakat pada teriak jalan masih banyak yang rusak, masih ada yang belum dialiri air bersih, kalau hujan deras banjir, Ini kan problem kita juga yang menjadi beban pemerintah kota," tandas Khairul.

Menurutnya, Pemkot Tarakan sedang berupaya agar bisa merealisasikan program yang menyentuh masyarakat. Salah satu cara dengan rencana mengurangi belanja pegawai melalui restrukturisasi dinas.

Dengan upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan belanja untuk masyarakat. Sebab banyak program yang dirancang Pemkot Tarakan untuk mensejahterakan warga. Diantaranya program perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani.

Khairul menegaskan Pemkot Tarakan saat ini hanya mengoptimalkan pegawai yang ada. Bahkan apabila ada honor yang berhenti, tidak mengangkat honor baru, melainkan mengambil dari dinas lain agar tidak membebankan APBD.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan Pemkot Tarakan mencari pegawai tambahan dengan menyesuaikan kebutuhan.

"Jadi kita pakai pola zero ground, tidak ada penambahan kecuali tenaga yang sangat spesifik yang dibutuhkan dan tidak ada di tempat lain dan itu menjadi bagian yang dibutuhkan, ya mau tidak mau. Tapi untuk sampai saat ini, belum," tutur Khairul.

Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga memastikan pegawai Pemkot Tarakan yang ada saat ini sudah dinilai cukup. Bahkan pihaknya melakukan redistribusi pegawai ke jabatan yang masih kosong, seiring kebijakan pemerintah pusat memperbolehkan redistribusi PPPK. (Rajab)