RRI.CO.ID, Tanjung Selor : Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mendorong peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hal tersebut ditandai dengan kegiatan evaluasi dan pendampingan SAKIP, Reformasi Birokrasi serta Zona Integritas yang dibuka langsung Wakil Bupati Bulungan, Kilat, di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setkab Bulungan ini diikuti para kepala perangkat daerah beserta operator SAKIP dari masing-masing instansi di lingkungan Pemkab Bulungan.

Dalam sambutannya, Wabup Kilat menegaskan bahwa penerapan SAKIP tidak hanya sebatas kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap perangkat daerah.

Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Penerapan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif. Ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” ujar Kilat.

Ia menjelaskan, melalui SAKIP seluruh perangkat daerah dituntut mampu menyelaraskan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur.

“Melalui SAKIP, perangkat daerah harus mampu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur,” katanya.

Karena itu, Wabup menegaskan bahwa pola kerja pemerintah daerah harus mulai berorientasi pada hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Orientasi kerja kita harus bergeser. Tidak lagi hanya mengejar serapan anggaran, tetapi lebih kepada pencapaian hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Kilat juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.

“Reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia pun menekankan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi harus dimulai dari pimpinan perangkat daerah dan diterapkan hingga ke seluruh jajaran.

“Komitmen terhadap akuntabilitas dan reformasi birokrasi harus dimulai dari pimpinan perangkat daerah dan diterjemahkan hingga ke seluruh jajaran,” katanya.

Lebih lanjut, Wabup berharap kegiatan evaluasi dan pendampingan tersebut dapat dimaknai sebagai momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Pemkab Bulungan.

“Evaluasi dan pendampingan ini hendaknya tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi penilaian semata, tetapi menjadi momentum untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP serta memperkuat sinergi dalam percepatan reformasi birokrasi di Bulungan.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Bulungan menargetkan semakin banyak perangkat daerah yang mampu meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Kami berharap pemahaman terhadap implementasi SAKIP semakin meningkat, sinergi dalam percepatan reformasi birokrasi semakin kuat, dan semakin banyak unit kerja yang mampu membangun serta mempertahankan predikat Zona Integritas,” pungkasnya. (rln/sti)