RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengoptimalkan potensi kawasan mangrove dan gambut melalui skema perdagangan karbon.

Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam rapat pembahasan “Optimalisasi Kontribusi Kawasan Mangrove dan Gambut Terhadap Peningkatan PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara”, di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (3/3/2026).

“Kaltara memiliki sumber daya alam yang besar, khususnya mangrove dan gambut. Selain berfungsi menjaga lingkungan dan mengendalikan perubahan iklim, kawasan ini juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” katanya.

Zainal menilai mangrove dan gambut merupakan aset strategis daerah. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui perdagangan karbon, jasa lingkungan, ekowisata, serta pengelolaan berbasis masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten-kota.

“Kita perlu membangun kesepahaman terkait kewenangan, mekanisme bagi hasil, tata kelola penerimaan daerah serta memperkuat regulasi daerah agar potensi tersebut dapat dioptimalkan secara adil dan proporsional,” jelas gubernur.

Peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis kawasan. Melalui rapat ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi ekonomi yang realistis, disusun skema koordinasi lintas daerah, ditetapkan langkah konkret, serta disepakati rencana aksi bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten-kota.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Wakil Bupati Tana Tidung Sabri, S.Pd., Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud IS, Direktur PT. Global Eco Rescue Lestari (GERL) Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., COO GER PTE LTD Andrew Partridge dan Direktur Utama PT. Enggang Kaltara Lestari (EKL) Tajuddin Tuwo.

Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten/kota berharap dapat menjadi pelopor pengelolaan perdagangan karbon berbasis mangrove dan gambut yang berkelanjutan. Sekaligus berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dari daerah. (Esti/sti)