RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Upaya menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai diseriusi Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Bupati Bulungan, Syarwani, resmi menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pemanfaatan dan integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah, Jumat (27/2/2026).

Kerja sama ini mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) di Kantor Pertanahan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah. Fokusnya jelas, mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Kantor BPN Bulungan, Muhammad Eka Diana, mengatakan pihaknya memiliki basis data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017-2025 yang mencakup ratusan ribu bidang tanah dengan data subjek dan objek yang valid.

“Data yang kami miliki sangat detail, mulai dari identitas pemilik, luas tanah, hingga riwayat peralihannya. Ini menjadi fondasi kuat jika disandingkan dengan data perpajakan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan integrasi NIB dan NOP akan mempermudah sinkronisasi administrasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan. “Ketika terjadi jual beli atau balik nama, sistem bisa langsung menyesuaikan. SPPT dapat diterbitkan atas nama pemilik baru tanpa harus menunggu lama,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Syarwani menegaskan, langkah ini bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan strategi memperkuat fiskal daerah.

“Kita menyadari masih ada potensi kebocoran karena data yang belum sepenuhnya sinkron. Kadang objek pajak sudah berpindah tangan, tapi datanya belum berubah. Ini yang membuat penagihan tidak optimal,” tegasnya.

Integrasi data akan mempersempit celah tersebut sekaligus meminimalisir sengketa di lapangan.

“Dengan sistem yang terhubung, kita ingin memastikan tidak ada lagi alasan data berbeda. Semua harus transparan dan akurat agar PAD benar-benar bisa dimaksimalkan untuk pembangunan,” tuturnya. (rln/sti)