RRI.CO.ID, Tanjung Selor : Kondisi retribusi Pelabuhan Kayan VI Tanjung Selor yang terus merugi akhirnya mendapat ultimatum dari Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Pendapatan yang belum mampu menutup biaya operasional membuat Bupati Bulungan, Syarwani meminta evaluasi total tata kelola pelabuhan tersebut.

Dalam rapat bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, Bagian Hukum dan perangkat daerah terkait, Selasa (24/2/2026), Bupati menegaskan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

“Kita tidak bisa membiarkan pengelolaan berjalan apa adanya sementara pendapatan masih minim. Harus ada pembenahan yang terukur dan sistematis,” tegasnya.

Berdasarkan laporan pihak ketiga selaku pengelola, penerimaan retribusi setiap bulan bahkan disebut masih minus dan belum mampu menutup biaya operasional, termasuk pembayaran gaji pegawai.

“Kalau sampai minus, artinya ada yang harus kita evaluasi. Apakah sistemnya, pengawasannya, atau potensi yang belum tergarap maksimal. Ini yang harus kita bongkar bersama,” ujarnya.

Syarwani menekankan, skema kerja sama bagi hasil tetap harus mengedepankan prinsip keadilan, namun tidak boleh mengorbankan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kerja sama itu harus saling menguntungkan. Hak rekanan kita jaga, tapi kewajiban terhadap daerah juga harus dipenuhi. Jangan sampai daerah dirugikan,” katanya.

Ia pun mengultimatum agar perangkat daerah terkait segera merumuskan langkah konkret dan terukur.

“Saya minta segera ada formulasi yang jelas. Jangan hanya berhenti di pembahasan. Kita butuh solusi yang bisa langsung diimplementasikan dan berdampak pada peningkatan pendapatan,” tandasnya.

Menurutnya, potensi retribusi parkir dan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kayan VI seharusnya dapat menjadi salah satu penopang PAD jika dikelola secara optimal dan transparan.

“Potensi itu ada. Tinggal bagaimana kita memperbaiki tata kelolanya, memperkuat pengawasan, dan memastikan semua berjalan transparan. Ini harus menjadi momentum pembenahan total,” pungkasnya. (rln/sti)