Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2026 resmi memasuki tahapan krusial.

Sebanyak enam fraksi di DPRD Provinsi Kaltara secara resmi menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Jumat (25/9/2026).

Jalannya rapat paripurna beragendakan penyampaian sikap politik fraksi-fraksi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST. Prosesi persidangan turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., serta Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, SE., MM. Rapat yang berlangsung khidmat ini menjadi landasan penting sebelum pembahasan anggaran lebih mendalam dilakukan.

Selain jajaran pimpinan dan anggota legislatif, rapat juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kaltara yang hadir mewakili Gubernur Kaltara. Turut hadir menyaksikan prosesi pengawasan anggaran ini di antaranya jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta deretan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat.

Agenda paripurna ke-21 ini merupakan langkah tindak lanjut cepat dari penyerahan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD TA 2026 yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak eksekutif pada Rapat Paripurna ke-20. Sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah, tahapan penyampaian pandangan umum fraksi menjadi media bagi legislatif untuk mengevaluasi secara kritis arah kebijakan fiskal dan pengalokasian anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kaltara memanfaatkan alokasi waktu untuk memaparkan masukan strategisnya.

Keenam fraksi tersebut meliputi Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta Fraksi gabungan PKB-NasDem-PAN. Masing-masing jubir fraksi secara bergantian menyuarakan berbagai aspirasi serta perhatian khusus terkait efisiensi anggaran dan efektivitas program pembangunan daerah.

Penyampaian pandangan umum ini menjadi ruang konstitusional yang vital bagi DPRD Kaltara untuk memberikan catatan tajam, saran konstruktif, hingga sejumlah pertanyaan mendasar atas postur Perubahan APBD 2026.

"Penyampaian pandangan umum enam fraksi ini merupakan bagian mendasar dari fungsi pengawasan anggaran DPRD Kaltara. Berbagai masukan dan catatan kritis yang disampaikan para anggota dewan akan menjadi bahan evaluasi bersama agar alokasi belanja daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST.

Seluruh poin saran, catatan, dan pertanyaan fraksi-fraksi selanjutnya dihimpun untuk kemudian dijawab secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada rapat paripurna berikutnya. Rangkaian pembahasan yang intensif ini diharapkan dapat mengawal penyusunan APBD Perubahan TA 2026 agar makin transparan, terarah, serta sepenuhnya berpihak pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara.