RRI.CO,ID, Tarakan – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan, Adyansa, berkomitmen untuk membawa persoalan kelebihan kapasitas di Lapas Tarakan ke tingkat pusat. Hal ini disampaikan setelah melihat langsung kondisi memprihatinkan di dalam sel yang sudah melampaui batas kewajaran.

Adyansa mengkhawatirkan kejenuhan warga binaan akibat kondisi yang terlalu sesak dapat memicu kerusuhan. Menurutnya, stabilitas di dalam Lapas sangat berpengaruh pada keamanan Kota Tarakan secara umum.

"Jangan sampai sistem yang sudah dibangun rusak hanya karena masalah kapasitas. Satu klik saja ada gesekan, bisa kacau di dalam," ungkap Adyansa saat hadir di studio RRI Tarakan.

DPRD Tarakan berencana melakukan dua langkah strategis pasca lebaran mendatang. Pertama, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tarakan terkait kemungkinan dukungan anggaran daerah untuk penambahan ruangan.

Langkah kedua adalah melakukan konsultasi langsung ke kementerian terkait di Jakarta bersama pihak Lapas. Tujuannya adalah meminta penambahan fasilitas atau pembangunan gedung baru sebagai solusi jangka panjang.

Politisi muda ini juga menyoroti perlunya pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di Kalimantan Utara agar koordinasi kebijakan pemasyarakatan tidak lagi harus bergantung pada Kanwil di Samarinda.

"Kami ingin Tarakan tetap damai. Maka dari itu, aspirasi dari masyarakat dan pihak Lapas akan kami kawal hingga ke kementerian agar segera ada solusi fisik," pungkasnya.