Wamenhaj Dahnil: Transformasi Tata Kelola Haji Dimulai dari Integritas

RRI.CO.ID, Tarakan - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar, transformasi total tata kelola kehidupan beragama, terutama penyelenggaraan haji.

Pesan itu disampaikan Dahnil saat meresmikan Tower 2 Asrama Haji Transit Kalimantan Utara di Kompleks Islamic Center Tarakan, Selasa (5/5/2026).

“Ketika Presiden Prabowo memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, ada dua pesan yang paling penting. Yaitu semua agenda Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah agenda transformasi,” ujar Dahnil di hadapan jajaran Kanwil Kemenhaj Kaltara, pemprov dan tokoh masyarakat.

“Salah satu perubahan penting yang harus ditransformasi itu adalah tata kelola kehidupan beragama,” sambungnya.

Dahnil mengungkap, gagasan mendirikan kementerian khusus haji bukan wacana baru. Sejak Pilpres 2014, Prabowo sudah menyuarakan keinginan membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Janji serupa kembali disampaikan pada Pilpres 2019 dan 2024.

“2014 amanah belum datang. 2019 amanah juga belum datang. 2024 amanah itu menghampiri Presiden Prabowo dan Presiden Prabowo akhirnya membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” kata Dahnil.

Ia menambahkan, di era Presiden Joko Widodo sebetulnya sudah ada upaya membentuk Badan Penyelenggara Haji, namun selalu gagal karena kendala regulasi.

“Tidak begitu mulus karena undang-undangnya waktu itu belum bisa ada Kementerian Haji, maka dibentuk dulu Badan Penyelenggara Haji. Baru kemudian kami ditugaskan mempersiapkan terbentuknya Kementerian Haji. Itu pun tidak mudah,” tegas Dahnil.

Menurut Dahnil, Presiden Prabowo memiliki tiga landasan kuat membentuk kementerian baru ini. Pertama, aspek historis.

“Dulu bapak-bapak bangsa kita itu, kalau istilah saya, bang isinya adalah para Haji. Haji itu menjadi simbolisasi perlawanan terhadap Belanda. Orang habis naik haji, hajinya mabrur beneran. Mabrur itu kebermanfaatan. Beliau-beliau ini dulu menjadi simbol-simbol perlawanan,” jelas Dahnil.

Kedua, aspek ideologis. Dahnil menyebut, populasi terbesar masyarakat Indonesia adalah muslim dan hampir seluruhnya bercita-cita menunaikan ibadah haji.

“Uniknya di Indonesia, orang yang naik haji itu bukan hanya orang yang mampu secara material. 70 sampai 80 persen yang berangkat sekarang itu bukan orang yang mampu secara material, tapi orang yang mampu mengupayakan naik haji. Dia mau naik haji, jual sawahnya, jual tanahnya,” papar Dahnil.

Karena itu, kata Dahnil, mengurus haji sama dengan mengurus cita-cita tertinggi sebagian besar rakyat Indonesia.

Ketiga, aspek pragmatis: pelayanan dan spesialisasi. Tujuan utama kementerian adalah memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Dengan adanya kementerian khusus, penanganan haji tidak lagi bercampur dengan urusan agama lain sehingga lebih fokus dan profesional. (Rajab)