KBRN, Tanjung Selor : Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Utara, Dr. Marsudin Nainggolan, menegaskan pentingnya seluruh aparatur peradilan menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan tugas.

Pesan itu disampaikan saat kegiatan jalan santai menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia dan HUT ke-80 Mahkamah Agung (MA), Jumat (15/8/2025).

Marsudin mengingatkan jajaran PT maupun Pengadilan Negeri (PN) untuk mematuhi kode etik hakim, panitera, jurusita, dan ASN.

Menurutnya, pengadilan harus terbuka terhadap kritik masyarakat sebagai sarana evaluasi dan perbaikan.

“Warga bebas memberikan kritik untuk dibenahi. Jika ada hakim yang melanggar, tentu ada sanksi dari Badan Pengawas (Bawas) MA maupun Komisi Yudisial,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Ia menjelaskan, Bawas MA secara aktif mengawasi hakim melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

"Jangan sampai ada hakim di PT maupun PN yang membuat masalah. Hakim hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah,” tegasnya.

Selain jalan santai, kegiatan ini juga menjadi kampanye publik anti korupsi dan gratifikasi.

PT Kaltara sekaligus mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini kegiatan multi makna. Selain menyemarakkan HUT RI dan HUT MA, juga memberi semangat perjuangan bagi jajaran PT dan PN untuk menegakkan hukum yang bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas Marsudin. (Ramlan)