KBRN, Tanjung Selor : Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, menyoroti belum adanya nota kesepahaman (MoU) antara Koperasi Merah Putih Desa Apung dengan pihak-pihak penyedia produk dan layanan pendukung koperasi.

Hal ini dinilai penting untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan operasional koperasi yang baru saja diresmikan sebagai koperasi percontohan tingkat nasional.

Koperasi Merah Putih Desa Apung, yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, menjadi model kedua di Kaltara setelah Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit di Tarakan.

Penetapan ini mendapat persetujuan langsung dari Kemenko dan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

"Kita bersyukur mendapat persetujuan model koperasi dari Kemenko dan Bapak Menteri Koperasi. Awalnya hanya satu model di Tarakan, saya minta ditambah satu lagi dan disetujui di Desa Apung ini," ujar Gubernur Zainal, Senin (21/7/2025).

Dalam waktu hanya tiga hari, tim pembentuk koperasi bersama pendamping pusat dan daerah berhasil menyelesaikan seluruh proses pembentukan koperasi di Desa Apung.

Gubernur mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari perwakilan Kemenko, pemerintah kabupaten, hingga OPD teknis yang terlibat.

"Kita saksikan bersama beberapa gerai sudah bisa melakukan transaksi. Kita harapkan gerai-gerai yang ada dapat melayani kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait pangan," ucap Gubernur.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dalam operasional koperasi, terutama keberadaan MoU dengan pihak penyedia barang dan jasa.

Hal ini diperlukan agar ketersediaan barang di gerai koperasi tidak terganggu dan sistem distribusi berjalan lancar.

"Yang belum saya lihat tadi adalah MoU. MoU antara koperasi ini dengan instansi-instansi atau penyedia yang akan mengisi produk di koperasi. Itu harus ada, agar kelancaran pengisian barang-barang koperasi ini tidak terhambat," tegasnya.

Gubernur menambahkan, Koperasi Merah Putih adalah model pembangunan ekonomi kerakyatan yang diyakini akan memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian desa.

Ia optimistis bahwa dalam 3-4 bulan ke depan, seluruh koperasi di Kaltara yang telah dibentuk akan dapat beroperasi penuh.

"Kita yakin keberlanjutan operasional ini bisa berjalan karena didukung pembiayaan dari bank-bank pemerintah. Dengan sistem yang rapi, koperasi ini bisa menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat yang efisien dan terpercaya," tutupnya. (Ramlan)