KBRN, Kaltara : Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan jadi target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltara tahun depan.

Hal itu sebagai upaya menghadapi defisit pada APBD Kaltara 2026. Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Adhinata Kusuma menegaskan KIHI menjadi salah satu potensi besar dalam PAD. Perlu adanya pemetaan perusahaan yang berada di KIHI untuk digenjot meningkatkan PAD.

Ia pun telah melakukan sejumlah langkah untuk mengidentifikasi potensi PAD baru. Pada Oktober lalu, Komisi II mengunjungi kawasan KIHI serta PT MIP yang bergerak di sektor tambang batu bara.

“Kami ingin melihat langsung potensi-potensi PAD yang bisa digarap. Di KIHI dan PT MIP, ada banyak peluang, mulai dari pajak permukaan air tawar hingga potensi lain yang belum tergarap,” jelasnya.

Ia menyoroti masih rendahnya realisasi PAD dari sektor-sektor tersebut. Coontohnya adalah banyaknya kendaraan operasional di kawasan KIHI yang masih menggunakan plat nomor dari luar Kaltara.

“Contohnya di KIHI, masih banyak kendaraan yang pakai pelat luar Kaltara. Harapan kami ke depan, kendaraan itu bisa berubah menjadi pelat Kaltara supaya PAD kita bertambah,” tegas Adinata.

Selain potensi pajak, Komisi II juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industri tersebut. Sejauh ini jumlah tenaga kerja lokal yang terserap masih minim karena kegiatan operasional belum berjalan maksimal.

“Harapan kami, tahun depan saat mereka mulai beroperasi penuh, penyerapan tenaga kerja lokal bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Terkait target atau kuota tenaga kerja lokal di KIHI, Adhinata menyebut belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan. DPRD Kaltara menegaskan bahwa pengoptimalan PAD dari kawasan strategis seperti KIHI sangat penting untuk menutup kekurangan anggaran di tahun 2026.

Untuk diketahui APBD Kaltara 2026 hanya Rp2,224 triliun sedangkan kebutuhan belanja sebesar Rp 2,274 triliun. Dengan kondisi tersebut Kaltara masih memerlukan anggaran memenuhi kebutuhan belanja daerah. (Sti)