RRI.CO.ID Tarakan - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mendukung tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, menanggapi tuntutan driver online yang disampaikan pada aksi di Kantor DPRD Tarakan, Rabu (20/5/2016).

Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah. “Ini dari awal kita mendukung. Apalagi implikasinya langsung ke daerah kita. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha bisa berjalan di daerah kita,” ujarnya.

Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator.

Ibnu Saud juga menyoroti paket hemat yang ditetapkan aplikator karena membuat tarif menjadi jauh di bawah ketentuan. Ia mencontohkan, tarif yang seharusnya Rp36 ribu bisa turun menjadi Rp20 ribu karena paket tersebut.

Karena itu, aplikator diminta segera menghapus paket hemat tersebut. “Kita setuju paket hemat itu harusnya dihapuskan. Kita mendukung itu. Mudah-mudahan dengan desakan ini bisa menekan pihak aplikator,” tegas Ibnu Saud.

Ia juga mengapresiasi langkah Gojek yang disebut sudah menghapus paket hemat menyusul desakan driver. Di sisi lain, Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tidak bisa mengatur potongan aplikator yang mencapai 20% dan dinilai memberatkan driver. Kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemkot Tarakan hanya bisa meneruskan dan memperkuat aspirasi ke pusat serta melakukan pengawasan implementasi di lapangan.

Ia mengungkapkan, jika pemerintah kota memaksakan aturan tarif dasar sendiri yang bertentangan dengan regulasi di atasnya, maka kebijakan itu tidak akan berlaku dan berpotensi melanggar hukum. (Rajab)