RRI.CO.ID, Tarakan - Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan melaksanakan pemutakhiran data penyandang disabilitas.

Kegiatan diawali kick off yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Kamis (7/5/2026), diresmikan Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, mewakili Gubernur Zainal.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemprov Kaltara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar/SKALA).

Membacakan sambutan Gubernur Kaltara. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman menjelaskan pendataan penyandang disabilitas bukan sekedar kegiatan administratif tetapi merupakan tonggak utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar serta pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pemprov Kaltara menyadari bahwa data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu bersama program SKALA, telah melalui proses yang terencana dan berkesinambungan.

Tahapan tersebut diawali dengan pemenuhan konteks mekanisme dan indikator pendataan melalui workshop yang melibatkan pemerintah daerah dan mitra profesional.

"Dari proses itu disepakati alur pendataan instrumen yang digunakan, kriteria penilaian disabilitas serta pembagian peran yang jelas antara dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil serta badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah serta mitra organisasi profesi seperti Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Utara. Kesepakatan ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan pendataan berjalan terpadu dan terkoordinasi," ungkap Robby.

Selain itu Pemprov Kaltara juga telah melaksanakan workshop pembekalan bagi para petugas lapangan. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa seluruh petugas memahami secara teknis penggunaan aplikasi serta alur pelayanan yang terdiri dari empat desk Mulai dari registrasi, screening medis, pemutakhiran data kependudukan hingga penerbitan kartu layanan penyandang disabilitas.

Pembekalan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektoral agar pelayanan yang diberikan benar-benar terintegrasi.

Adapun kegiatan kick off ini merupakan tahap implementasi nyata melalui uji coba pendataan secara langsung dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai sasaran utama.

"Kegiatan ini bukan sekedar simulasi melainkan langkah konkrit untuk menguji efektivitas sistem sekaligus Mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non teknis yang mungkin masih muncul di lapangan," tutur Robby.

Melalui proses ini, Pemprov Kaltara ingin memastikan bahwa ketika pendataan dilaksanakan secara luas di seluruh kabupaten dan kota, mekanisme yang akan dibangun sudah siap dan optimal.

Dikatakan Robby, gubernur mengapresiasi kegiatan ini. Proses layanan ditampilkan secara nyata melalui alur empat desk. Hal ini memberikan gambaran transparansi kepada semua pihak bagaimana pelayanan diberikan secara berurutan dan terintegrasi.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan secara langsung kartu layanan penyandang disabilitas secara simbolis sebagai wujud nyata bahwa proses pendataan ini berujung pada manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui pemutaran data ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid mengenai ragam disabilitas tingkat kabupaten serta kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas.

Data tersebut akan menjadi dasar penting penyusunan kebijakan sekaligus sebagai penghubung bagi para penyandang disabilitas untuk mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka baik di bidang kesehatan pendidikan sosial maupun ketenagakerjaan.

Juga ditegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek pembangunan melainkan subjek yang memiliki hak potensi dan peran strategis dalam pembangunan daerah.

Gubernur mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa setiap kebijakan program dan layanan yang kita lakukan benar-benar inklusif, tidak diskriminatif

Dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Acara itu juga dihadiri Wakil Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, Gita Kamath. Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, Kepala Dinas Sosial Kaltara Obet Daniel dan tamu undangan lainnya. (Rajab)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠