Integritas Dipertaruhkan, Wakapolda Warning Calo dan Dampak Geopolitik

  • 01 Apr 2026 16:25 WIB
  •  Tarakan

RRI.CO.ID. Tanjung Selor : Isu integritas kembali menjadi sorotan di tubuh Polri.

Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol Yusuf, melontarkan peringatan keras terhadap praktik percaloan dalam penerimaan anggota Polri saat memimpin apel di Mapolda Kaltara, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, praktik “titip-menitip” bukan sekadar pelanggaran, tetapi ancaman serius bagi masa depan institusi.

Yusuf bahkan menyebutnya sebagai “dosa jariyah” karena dampaknya bisa merusak kualitas Polri dalam jangka panjang.

“Nasib Polri ke depan ditentukan dari siapa yang direkrut hari ini. Jangan ada yang bermain jadi calo. Itu akan merusak institusi dari dalam,” tegasnya.

Tak hanya membidik persoalan internal, Yusuf juga mengingatkan ancaman eksternal yang kian kompleks.

Berdasarkan arahan Kapolda Kaltara, potensi gangguan kamtibmas diprediksi meningkat pada periode April hingga Agustus, seiring dinamika global yang memanas.

Ketegangan geopolitik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran disebut berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia hingga 20–30 persen.

Dampaknya bisa merembet ke dalam negeri, mulai dari kenaikan harga BBM hingga kelangkaan barang, yang rawan memicu gejolak sosial.

“Jangan anggap jauh. Dampak global bisa langsung terasa di daerah dan memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Menghadapi potensi itu, jajaran diminta siaga, termasuk dalam pengamanan peringatan Hari Buruh.

Yusuf menekankan pendekatan humanis dan melarang tindakan represif yang justru dapat memperkeruh situasi.

“Jangan sampai kita jadi pemicu konflik. Polri harus hadir sebagai penyejuk,” katanya.

Di sisi lain, Yusuf juga mengungkap adanya modus penipuan yang mencatut namanya, bahkan tak lama setelah ia menjabat Wakapolda.

Ia menegaskan tidak pernah meminta apapun melalui pihak lain dan meminta segera dilaporkan jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya.

Dengan kombinasi ancaman internal dan eksternal, Polda Kaltara menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kalau integritas runtuh, kepercayaan masyarakat ikut hilang. Itu yang harus kita jaga,” pungkasnya. (rln/sti)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....