RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Wilayah Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Bulungan yang masih berstatus kecamatan, menjadi "curhatan" Bupati Bulungan, Syarwani dalam Forum Reboan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/2/2026).

Syarwani secara terbuka membawa tiga isu krusial yang dinilai mendesak mendapat perhatian pemerintah pusat. Pertama adalah dorongan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor menjadi daerah otonom baru di Provinsi Kaltara.

Menurutnya, beban pelayanan dan posisi strategis Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten sudah tidak sebanding dengan status administratifnya yang masih kecamatan. “Ini bukan sekadar wacana. Dengan fungsi sebagai ibu kota provinsi dan kabupaten, sudah selayaknya ada penguatan status agar pelayanan publik lebih maksimal,” tegasnya.

Ia menjelaskan Tanjung Selor saat ini terdiri dari tiga kelurahan dan enam desa. Sejak tahun 2020, aspirasi pemekaran telah digaungkan dan presidium sudah terbentuk. Namun, prosesnya masih terkendala regulasi serta persyaratan administratif dan kewilayahan.

Pemkab Bulungan sendiri telah melakukan langkah awal, termasuk pemekaran RT dan RW serta penyusunan kajian administratifnya.

Isu kedua menyangkut persoalan status lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih berada dalam kawasan transmigrasi (HPL Telang).vPersoalan ini menghambat sejumlah program nasional, termasuk rencana pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial.

“Lahannya sudah dihibahkan desa, tetapi terkendala status kawasan. Dampaknya bukan hanya pada program sosial, tetapi juga investasi yang ingin masuk ke Bulungan,” bebernya.

Karena itu, ia meminta Ditjen Otda memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi agar ada solusi konkret terkait status lahan tersebut.

Isu ketiga adalah kekurangan tenaga kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meski Pemkab telah mengangkat lebih dari 3.000 PPPK. Kekurangan masih terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kebersihan.

Sebagai alternatif, Pemkab Bulungan tengah mengkaji skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) seperti yang diterapkan di Pemprov DKI Jakarta, guna memenuhi kebutuhan tenaga secara lebih fleksibel tanpa sistem outsourcing.

“Kami ingin pelayanan publik tetap berjalan optimal. Maka perlu skema yang adaptif namun tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja,” kata Syarwani.

Ia berharap melalui forum Reboan Ditjen Otda, pemerintah pusat dapat memberikan arahan dan dukungan nyata agar ketiga persoalan itu tidak berlarut-larut dan segera menemukan jalan keluar. “Semoga komunikasi pusat dan daerah semakin solid sehingga berbagai persoalan pemerintahan dapat diselesaikan secara konkret, bukan berlarut-larut,” tuturnya. (rln/sti)