RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga dibutuhkan kerja bersama, program saling sinkron, dan terpenting data yang sama sebagai pijakan. Untuk itu, Pemprov Kaltara mendorong integrasi data penanggulangan kemiskinan.

Pesan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kalimantan Utara (Kaltara), Bertius, S.Hut, saat membuka kegiatan “Workshop Identifikasi Kebutuhan Data Sasaran DTSEN Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan”, di Hotel Luminor, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tanpa data yang akurat dan disepakati bersama, berbagai intervensi pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. “Kalau datanya berbeda-beda, hasil programnya juga tidak akan maksimal,” kata Bertius.

Ia menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 telah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan data “by name by address (BNBA)”. Tentu untuk seluruh program ekonomi nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Kebijakan ini, kata Bertius, menuntut pemerintah daerah mampu memanfaatkan DTSEN secara terkoordinasi dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi program.

Sejalan dengan itu, Pemprov Kaltara melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) 2025–2029. Kemudian menyiapkan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinam Daerah (LP2KD) sebagai bahan evaluasi kinerja. “Proses ini membutuhkan data sasaran yang sesuai dengan kebutuhan program di masing-masing perangkat daerah,” bebernya.

Melalui workshop ini, Bertius mendorong seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan fokus pada substansi, dengan membawa perspektif program, renstra dan renja yang dimiliki agar data yang diusulkan benar-benar relevan dan bisa diterapkan.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim SKALA Kaltara, Sekretariat TKPKD dan panitia, atas komitmen bersama mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, tepat sasaran maupun terukur di Bumi Benuanta. (Esti/sti)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠