RRI.CO.ID, TARAKAN - Pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Kaltara dinilai menjadi cara jitu mengurangi angka putus sekolah di daerah. Untuk itu, agar pembangunannya berjalan tepat waktu Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintah daerah diminta turut mengawasinya.
Koordinator Wilayah Pemuda Pendidikan Kaltara, Darmansyah kepada RRI menjelaskan rata-rata persoalan siswa putus sekolah dikarenakan ketidakmampuan ekonomi orang tua atau wali murid.
"Saya menilai program ini yang pelaing baik dalam Asta Cita Presiden. Asas manfaatnya dinilai tinggi sehingga kendala apapun dalam perjalanannya harus bisa diselesaikan secepatnya termasuk persoalan pembangunan. Kita ingin agar sekolah rakyat dapat segera berjalan efektif dan maksimal," ujarnya, Minggu (31/05/2026).
Ia menjelaskan sekolah rakyat dinilai membantu masyarakat tidak mampu karena sistem sekolah rakyat menanggung 100 persen kebutuhan siswa menempuh pendidikan.
Darmansyah meminta agar APH maupun instansi teknis harus memperketar pengawasan agar infrastruktur sekolah rakyat yang sedang dalam pembangunan dapar selesai tepat waktu.
"Dengan tepat waktunya pembangunan sekolah rakyat akan mempercepat maksimalnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan Provinsi Kaltara," tuturnya. (Sti)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....