rri.co.id, Tarakan - Keberadaan aplikasi mitigasi bencana yang canggih dinilai tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya perubahan perilaku dari masyarakat. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai platform digital gratis, pemanfaatannya di tingkat tapak masih jauh dari kata optimal. Fenomena ini memicu keprihatinan dari kalangan akademisi yang menilai masyarakat lebih adaptif terhadap hiburan digital ketimbang keselamatan.

Ketua STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati, Endik Novianto, menyoroti adanya ketimpangan besar dalam penanganan mitigasi non-struktural yang menyangkut kesiapan kapasitas personal warga. Menurutnya, mayoritas masyarakat masih bingung mengenai tindakan nyata yang harus dilakukan pascabencana terjadi karena minimnya literasi tutorial. Perangkat digital yang ada saat ini dianggap belum berhasil menyajikan panduan praktis yang mudah dipahami.

Ironisnya, fitur edukasi dan simulasi digital yang tertanam di dalam aplikasi seperti Inaris justru sepi peminat. Kepala BPBD Tarakan, Yonsep, mengakui bahwa konten keselamatan penanggulangan bencana kalah populer dibandingkan dengan tren drama Korea di media sosial. Akibat rendahnya kesadaran mandiri ini, institusi mau tidak mau harus kembali menggunakan metode sosialisasi tatap muka secara konvensional.

Di sisi lain, dunia akademis terus berupaya melahirkan inovasi lokal untuk menutupi celah sistem yang ada. Mahasiswa STMIK Tarakan tercatat berhasil menciptakan perangkat berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendeteksi guncangan gempa susulan secara akurat. Sayangnya, pengembangan teknologi lokal seperti ini sering kali terbentur oleh kendala integrasi dengan operator seluler dan keterbatasan anggaran daerah.

Kondisi infrastruktur digital di wilayah perbatasan Indonesia juga diperparah oleh dampak kasus korupsi proyek BTS nasional. Kasus tersebut memotong jaring pengaman komunikasi tahan bencana yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh wilayah Kalimantan Utara. "Ketika terjadi pemadaman listrik total dan jaringan internet runtuh saat bencana, gawai canggih milik warga dipastikan menjadi tidak berfungsi" Tegas Endik.

Melihat kerentanan tersebut, akademisi menyarankan pemerintah daerah untuk berinvestasi pada sistem peringatan berbasis non-teknologi seperti sirine fisik di titik padat. Selain itu, BMKG Tarakan juga tetap merawat perangkat radio jadul berfrekuensi Single Side Band (SSB) sebagai jalur komunikasi cadangan darurat. Langkah ini diambil sebagai antisipasi mutlak jika seluruh infrastruktur digital utama mengalami kelumpuhan total.

Persoalan ini semakin kompleks karena masyarakat umum terbukti belum mampu membedakan jenis-jenis suara sirine darurat yang melintas di jalan raya. Pengamat menegaskan bahwa edukasi mitigasi tidak boleh hanya berfokus pada kelompok siswa di sekolah, melainkan harus menyasar publik secara masif. Mengubah perilaku masyarakat agar lebih melek risiko menjadi pekerjaan rumah terbesar yang melampaui kecanggihan teknologi itu sendiri. (ADR)