BPKP Kaltara Akui Kerugian Rp 202 Miliar dari Hasil Audit Kinerja

KBRN, Tarakan: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membenarkan hasil audit laporan evaluasi kinerja Perumda Tirta Alam Tarakan tahun buku 2023, meNukan kerugian secara akumulatif Rp 202 miliar.

Hal itu disampaikan Koordinator Pengawasan Akuntan Negara Perwakilan BPKP Kaltara, Agus Dwiprijarto.

Namun ia menekankan juga bahwa pihaknya hanya mengaudit kinerja Perumda Tirta Alam Tarakan. Bukan laporan keuangan. Karena hal itu menjadi kewenangan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Hanya saja dalam mengaudit kinerja Perumda Tirta Alam Tarakan, pihaknya mengambil data dari laporan keuangan audited.

"BPKP tidak mengaudit laporan keuangan. Karena kewenangan untuk mengaudit laporan keuangan ada di Kantor Akuntan Publik. BPKP melakukan evaluasi kinerja. Data-datanya mengambil dari laporan keuangan audited," ujar Agus Dwiprijarto, Kamis (7/3/2025).

"Laporan kinerja kami memang faktanya dari laporan keuangan audited itu bahwa kerugian PDAM itu secara kumulatif sampai tahun 2023 adalah Rp 202 miliar, memang benar," lanjut Agus Dwiprijarto.

Menurutnya, kerugian itu dimulai sejak berdirinya Perumda Tirta Alam Tarakan hingga tahun 2023. Berdasarkan informasi dari Perumda Tirta Alam Tarakan, perusahaan plat merah ini sudah ada sejak tahun 1980 di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Sejak 1999, pengelolaan Perumda Tirta Alam Tarakan diserahkan ke Pemkot Tarakan seiring terbentuknya Kota Madya Tarakan.

Adapun terkait klaim Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan yang menyatakan perusahaannya yang dipimpinnya sudah meraih laba, Agus Dwiprijarto bisa saja terjadi.

Pasalnya pihaknya sudah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada Perumda Tirta Alam Tarakan untuk ditindaklanjuti.

"Mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan, tahun 2024 dan mungkin sudah laba. Kami belum melakukan audit tahun 2024 itu. Mungkin nanti pertengahan (2025), Maret atau April baru kita melakukan evaluasi kinerja," jelas Agus. (Rajab)