Gubernur Tegaskan Komitmen Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan komitmen memperkuat integritas dan menutup setiap celah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pemerintahan yang bersih tidak cukup dibangun melalui aturan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan seluruh aparatur.

Penegasan tersebut disampaikan Zainal saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026) lalu.

Zainal menilai penguatan integritas menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Aparatur dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjalankannya secara konsisten.

“Integritas harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Ia mengatakan, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang menjalankannya. Karena itu, setiap perangkat daerah harus membangun budaya kerja yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penguatan integritas juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan mengutamakan masyarakat,” katanya.

Menurut Zainal, pencegahan korupsi juga tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau setelah terjadi pelanggaran.

Sistem pencegahan harus dibangun sejak tahap perencanaan agar potensi penyimpangan dapat ditekan sedini mungkin.

“Pencegahan harus dilakukan dari awal. Jangan menunggu terjadi masalah baru kemudian bertindak. Sistem pengawasan harus mampu membaca dan mencegah potensi penyimpangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab menjaga pemerintahan tetap bersih melekat pada seluruh jajaran. Aparat pengawasan internal memang memiliki fungsi penting, namun keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada kepatuhan setiap aparatur.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi seluruh jajaran pemerintahan. Semua harus memiliki komitmen yang sama,” tegas Zainal.

Zainal juga meminta pimpinan perangkat daerah memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh program serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, transparansi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.

“Setiap proses harus bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai hasilnya harus jelas dan terbuka,” katanya.

Ia menambahkan, integritas aparatur akan menjadi salah satu penentu kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Semakin kuat integritas birokrasi, semakin besar pula peluang terciptanya pelayanan yang cepat, tepat dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan karena adanya kepentingan pribadi dalam pelayanan pemerintahan. Kita harus memastikan birokrasi hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” ujar Zainal.

Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam menjalankan strategi pencegahan korupsi, sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan yang telah diterapkan.

Pemprov Kaltara menilai langkah pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

Zainal menegaskan, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus dibuktikan melalui kerja nyata. Ia meminta seluruh aparatur tidak memberi ruang terhadap praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

“Yang paling penting adalah konsistensi. Kita ingin pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Karena itu, jangan beri ruang bagi korupsi. Setiap aparatur harus berani menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (rln/*)