RRI.CO.ID, Tanjung Selor : Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) dituntut tidak lagi bekerja dengan pola birokrasi lama yang lamban dan kaku.
Di tengah perubahan yang semakin cepat, ASN harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta memastikan setiap pekerjaan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di lingkungan Pemprov Kaltara Tahun 2026, yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Sekprov Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (13/8/2026).
Denny membedah isu strategis dan kepemimpinan kinerja yang harus menjadi perhatian pejabat administrator.
Ia menegaskan, perubahan birokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti sistem atau prosedur, tetapi harus diikuti perubahan cara berpikir dan pola kerja aparatur. “Transformasi organisasi harus membawa perubahan menuju birokrasi yang lebih lincah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Menurutnya, birokrasi dituntut mampu bergerak cepat merespons persoalan. Organisasi pemerintahan tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif yang menghabiskan energi, tetapi minim dampak terhadap masyarakat. Karena itu, ASN harus terus memperkuat kapasitas dan kompetensinya.
Denny menekankan sedikitnya 10 keterampilan yang wajib dikuasai aparatur untuk menghadapi tantangan masa depan, yakni literasi digital, literasi data, berpikir kritis, kecerdasan emosional, kreativitas, kolaborasi, fleksibilitas, kepemimpinan, manajemen waktu, serta rasa ingin tahu dan kemauan belajar secara berkelanjutan.
Tak hanya kemampuan teknis, Sekprov menilai integritas, jejaring kerja dan daya juang menjadi modal penting bagi ASN. Kompetensi tanpa integritas, kata dia, tidak cukup untuk membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat.
Ia juga mendorong peserta PKA meninggalkan pola pikir statis dan membangun growth mindset. Tantangan dalam pekerjaan pemerintahan harus dipandang sebagai ruang untuk belajar, memperbaiki kinerja dan menghasilkan inovasi.
“Mindset yang tepat akan membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan kita dalam menghadapi tantangan, sehingga kita bisa terus tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ujarnya.
Percepatan digitalisasi pemerintahan juga tidak boleh berhenti sebatas penggunaan teknologi.
Digitalisasi harus mampu memangkas proses yang tidak perlu, memperkuat integrasi antarperangkat daerah, meningkatkan transparansi dan mempercepat masyarakat mendapatkan pelayanan.
Denny meminta seluruh pejabat administrator mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan tersebut. Reformasi birokrasi harus terlihat dalam kualitas kerja dan pelayanan, bukan sekadar menjadi slogan dalam dokumen perencanaan.
“Setiap pejabat administrator adalah agen perubahan yang menggerakkan transformasi, mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rln)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....