RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan mulai mempersiapkan langkah percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Program yang ditawarkan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda tersebut dinilai menjadi solusi strategis bagi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum memiliki kualifikasi pendidikan diploma maupun sarjana.

Tawaran kerja sama tersebut dipaparkan dalam pertemuan antara UWGM Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan di ruang BKPSDM beberapa waktu lalu yang dihadiri Bupati Bulungan, Syarwani, bersama jajaran perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pemetaan BKPSDM Tahun 2024, tercatat lebih dari 500 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan belum memiliki ijazah diploma maupun sarjana.

Mayoritas merupakan tenaga teknis umum yang masih berada pada usia produktif.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan peningkatan kualitas aparatur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

"Kita tidak bisa lagi menunda peningkatan kualitas SDM aparatur. Tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga ASN harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika ditopang oleh SDM yang berkualitas," ujar Syarwani.

Menurutnya, Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi solusi yang tepat karena memberikan kesempatan kepada ASN untuk memperoleh pengakuan atas pengalaman kerja yang selama ini dijalani sehingga masa studi dapat ditempuh lebih singkat.

"Program RPL ini merupakan peluang yang sangat baik. Pengalaman kerja ASN selama bertahun-tahun tidak hilang begitu saja, tetapi dapat dikonversi menjadi bagian dari proses akademik. Dengan demikian, mereka bisa menyelesaikan pendidikan hanya dalam tiga sampai empat semester tanpa mengurangi kualitas pembelajaran," katanya.

Syarwani mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong ASN yang masih berada pada usia produktif agar memanfaatkan program tersebut sebagai bagian dari pengembangan karier.

"Kami berharap ASN yang usianya masih produktif tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Semakin cepat meningkatkan jenjang pendidikan, semakin panjang pula kesempatan mereka mengabdikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini sejumlah jabatan struktural telah mensyaratkan pendidikan minimal sarjana sehingga peningkatan jenjang pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

"Regulasi terus berkembang. Banyak jabatan saat ini mensyaratkan minimal S1. Karena itu, pemerintah harus membantu ASN memenuhi persyaratan tersebut agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarier sesuai kompetensinya," tegas Syarwani.

Menurutnya, skema RPL juga lebih efektif dibandingkan pola tugas belajar konvensional karena tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan tetap memungkinkan ASN menjalankan tugas kedinasan.

"Kalau menggunakan pola tugas belajar reguler, waktu yang dibutuhkan lebih panjang. Sementara melalui RPL, prosesnya jauh lebih efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan ASN dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang relatif singkat," ungkapnya.

Syarwani juga menilai pendekatan tersebut mampu mengurangi risiko pemerintah daerah kehilangan aparatur yang telah dibiayai setelah menyelesaikan pendidikan.

"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Ada ASN yang memperoleh kesempatan tugas belajar, namun setelah selesai justru berpindah ke daerah lain. Melalui pola yang lebih efisien seperti RPL, kita berharap investasi pemerintah dalam pengembangan SDM benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi Kabupaten Bulungan," tuturnya.

Ia menegaskan peningkatan kualitas aparatur bukan sekadar mengejar gelar akademik, melainkan membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

"Tujuan akhirnya bukan hanya menambah jumlah ASN bergelar sarjana, tetapi menghadirkan aparatur yang mampu bekerja lebih profesional, lebih inovatif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. SDM yang unggul akan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan daerah," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bulungan akan membahas secara mendalam tawaran kerja sama tersebut bersama BKPSDM dan perangkat daerah terkait agar implementasi Program RPL benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

"Kami akan melakukan pemetaan kebutuhan setiap perangkat daerah sehingga pelaksanaan program ini tepat sasaran. Harapan kami, kerja sama dengan perguruan tinggi tidak berhenti pada peningkatan pendidikan ASN semata, tetapi juga melahirkan SDM yang mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bulungan," pungkas Syarwani. (rln)