REI.CO.ID SRAGEN – Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen memanggil jajaran direksi PT CWII, sebuah pabrik boneka ternama di Sragen. Pemanggilan ini menyusul mencuatnya kontroversi prosedur rekrutmen yang dinilai melanggar etika serta pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan buruh menjelang lebaran dan Hari Buruh.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin 04 Mei Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Giyamto, meluapkan kekecewaannya lantaran pihak Human Resources Development (HRD) perusahaan tersebut mangkir dari panggilan. Fokus utama bahasan adalah adanya laporan pemeriksaan fisik calon karyawan yang dilakukan secara tidak pantas atau "semi telanjang".

"Ini masalah tata budaya dan etika. HRD harusnya hadir memberikan penjelasan. Sangat tidak elok jika pemeriksaan fisik dilakukan tanpa mengindahkan norma kesopanan, apalagi jika ada petugas laki-laki yang memeriksa pelamar perempuan," kata Giyamto di ruang rapat DPRD Sragen.

Direksi PT CWII, Kwok Man Kang, yang hadir didampingi tim legal, menyatakan keterkejutannya atas praktik lapangan tersebut. Ia mengklaim bahwa secara Standar Operasional Prosedur (SOP), manajemen pusat tidak pernah mengizinkan metode rekrutmen yang melanggar norma. Kwok berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap tim HRD lokal.

Selain masalah rekrutmen, legislator juga menyoroti nasib 849 buruh yang terkena PHK. Anggota Komisi IV, Tono, mengingatkan agar perusahaan tidak mengabaikan hak-hak pekerja, terutama terkait pesangon dan kompensasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Sragen, Rina Wijaya, menyatakan akan melakukan sidak guna memastikan pemenuhan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan serta validitas perjanjian kerja yang ada.

Pihak manajemen PT CWII berkilah bahwa pengurangan karyawan terpaksa dilakukan akibat penurunan jumlah pesanan. Namun, mereka berjanji akan memperbaiki sistem manajemen dan mendahulukan warga lokal Sragen dalam penyerapan tenaga kerja ke depan.

Menutup pertemuan tersebut, DPRD Sragen memberikan ultimatum agar PT CWII segera membuktikan janji perbaikan sistemnya. "Kami menunggu bukti nyata. Jangan sampai warga Sragen hanya jadi korban sistem yang tidak sehat," kata Giyamto, legislator PDI-P itu. MI